ADA menteri di kabinet Jokowi yang menghina Jokowi. Siapa dia? Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membenarkan soal itu. Namun siapa menteri yang dimaksud, Tjahjo tidak menyebutkannya.
“Ada, tapi siapanya, bapak presiden tahu. Ukurannya itu saya yakin sudah diklarifikasi. Bapak presiden menyampaikan sekarang konsentrasi kerja, menteri tidak terpengaruh isu reshuffle, biar fokus,” kata Tjahjo.
Tjahjo pun menyesalkan tindakan menteri itu. “Ya kalau masyarakat mengata-ngatai presiden kan terbuka, bisa lewat pers, bisa lewat media sosial. Tapi kalau sampai pembantu presiden ngomong kan enggak pantes,” pungkasnya.
Para pembantu presiden itu, lanjut Tjahjo seharusnya mendukung apa yang menjadi kebijakan presiden. “Kalau sampai ada menteri yang sudah dipilih, dilantik, oleh bapak presiden, masih melakukan hal-hal yang tidak mendukung kebijakan presiden secara terbuka, apalagi mengecilkan arti presiden, saya yakin bapak presiden sudah mendapatkan data-data,” papar Tjahjo.
Siapa menteri-menteri tersebut, sambung Tjahjo, yang dalam tanda petik tidak loyal, apalagi mengecilkan arti presiden, saya sebagai Mendagri ada datanya. “Saya kira bapak presiden sudah tahu,” katanya.
Sementara itu, Politisi PDIP Masinton Pasaribu, menyebut ciri-ciri menteri yangt dimaksud. “Aku kan enggak enak kalau nyebut nama. Kalau orangnya keberatan, bisa melakukan pencemaran. Aku sebut cirinya saja. Bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional. Sektor di bawah koordinasi perekonomian,” ujar Masinton, saat dihubungi wartawan, Senin (29/6).
Ditegaskan dia, menteri yang baru berkelakuan seperti itu hanya 1. “Baru ada 1 yang aku dengar, perempuan (menterinya),” kata Masinton.
Di tempat terpisah, Politisi Partai Nasdem, Akbar Faisal, mengaku mendapatkan transkrip penyataan seorang menteri yang menjelekkan Presiden Jokowi.
Menurut Akbar, dia mendapatkan transkrip itu dari sebuah grup di ponselnya.
“Saya terima ini melalui grup di handphone saya, ini pada waktu acara 3 Juni 2015,” kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6). (red)