Sniper Tuding Predikat “WTP” Kab Bekasi Didapat dengan “CTW”

PREDIKAT opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat Atas LKPD Kabupaten Bekasi 2014, diragukan oleh LSM Sniper. Gunawan, selaku Ketua LSM Sniper yang aktif berkiprah di Kab Bekasi, meminta masyarakat jangan terkecoh dengan upaya publikasi Pemda Kab Bekasi yang seolah-olah mencetuskan mindset “baik-baik saja” dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan predikat tersebut.

“Pemkab Bekasi selama ini mempublish mati-matian jika di sana tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dan pengelolaan APBD. Jangan terkecoh dulu, karena faktanya tidaklah demikian,” katanya kepada Jabar Publisher, kemarin. Ia berpendapat, predikat WTP bukanlah Perisai yang membuktikan bahwa di Pemda Kabupaten Bekasi tidak terjadi korupsi, karena WTP itu merupakan penilaian pemeriksaan BPK dengan kriteria sistem pengendalian internal.

“Di BPK tidak ada salah saji material atas pos-pos laporan keuangan dan secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Bisa saja meraih opini WTP semata mata hanya untuk mendapatkan pinjaman bantuan modal dari Kementerian Keuangan. Sniper menduga dalam mendapakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditempuh Cara Tidak Wajar (CTW),” terangnya.

Gunawan bersama jajarannya bertekad untuk terus menajamkan peran kontrol di Kab Bekasi. Sehingga langkah prefentif terjadinya penyimpangan dan dugaan korupsi bisa diminimalisir. “Langkah prefentif itu banyak opsi. Misalnya dengan melakukan transparansi, sosialisasi tentang program kerja ke masyarakat, sampai pada langkah pelaporan adanya dugaan korupsi kepada pihak yang berwajib. Hal itu akan kami pantauan kami, baik pada mata anggaran yang sudah berlalu maupun pada program-program yang akan datang,” ulasnya. (jay)