Dianggap Melanggar, Presiden Diminta Menunda Peresmian Waduk Jatigede

MAJALENGKA – Tiga anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, Arief Wibowo dari Fraksi PDIP dan KH Maman Imanulhq dari Fraksi PKB meminta agar Presiden Jokowi menunda peresmian Waduk Jatigede yang akan dilaksanakan ada hari ini, Senin (31/8).

Wakil Ketua Bidang Legislasi dan Pengawasan FPDIP DPR RI yang juga anggota Komisi II DPR RI Arief Wibowo mengatakan, Pepres Jati Gede No 1 No 2015 bertentangan dengan UU no 2 tahun 2012 tentang  pengadaan lahan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Kalau mau seperti itu, harusnya cabut dulu undang-undang itu dan revisi. Baru melaksanakan peresmian,” jelasnya.

Arief Wibowo mengatakan pihaknya berkunjung dengan disambut anak anak SD, mereka menangis minta bantuan agar tidak direlokasi.

“Ini harus kami perjuangkan, bagaimanapun juga, kami mendukung adanya waduk Jatigede, yang kami sayangkan adalah prosesnya, harusnya bebeaskan dulu atau selesaikan dulu persoalan tanahnya, ” jelasnya.

Sementara itu Rieke mengatakan kebijakan presiden saat ini memang telah melangggar UU No 12 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya perjuangkan dulu hak-hak rakyat.

“Baru diresmikan, sementara hasil kunjungan kami ke lokasi justru malah menangis, mereka malah mau digusur, terutama anak-anak sekolah dasar,” ujarnya, dalam jumpa pers yang berlangsung di salah satu rumah makan yang ada di wilayah Kadipaten, Minggu (30/8) malam.

Sementara itu, Maman Imanulhaq mengatakan sedikitnya sebanyak 1730 anak siswa sekolah dasar yang ada di wilayah kecamatan Darmaraja Kabupaten Majalengka tak jelas nasibnya jika penggenangan dilakukan.

“Di wilayah kecamatan Darmaraja sebanyak 1730 siswa dari 21 bangunan SD dan 33 situs makam juga akan tergenangi, itu juga belum jelas nasibnya. Oleh karenanya kami perlu untuk memperjuangkan ha-hak mereka,” jelasnya. (nay)