Jabar Publisher Berita Jawa Barat, Berita Cirebon, Berita Tasikmalaya, Berita Karawang, Berita Bekasi, Berita Bandung
CIKARANG PUSAT – Persoalan sampah yang ada di Kabupaten Bekasi dinilai kurang maksimal. Hal ini terkendala oleh anggaran yang terbatas yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bekasi. Sehingga belum sepenuhnya maksimal untuk penanganan sampah secara menyeluruh disetiap plosok daerah Kabupaten Bekasi.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno mengatakan, dengan adanya penambahan anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) khususnya Bidang Kebersihan, bisa lebih optimal lagi melayani masyarakat. Pasalnya, kata dia, hingga kini masih banyak keluhan-keluhan masyarakat Kabupaten Bekasi ini terkait pengelolaan sampah.
“Mengenai kebersihan terutama masalah sampah, memang selalu banyak dikeluhkan masyarakat. Dari total penduduk kita (Kabupaten Bekasi) sekitar tiga koma delapan juta saya pikir harus lebih kerja keras lagi DKP bekerjanya. Karena kalau tidak, sampai kapanpun Kabupaten Bekasi tak bakalan dapat Adipura,” tegasnya.
Dijelaskan politisi partai Demokrat ini, dari APBD Perubahan 2015 itu, DKP mendapatkan beberapa tambahan armada truk, excavator, dan bulldozer. Namun, kata dia, teknologi pengelolaan sampah juga harus ditingkatkan. “Jadi jangan hanya melakukan sistem dumping. Yaitu sampah datang diurug pakai tanah dan nanti datang lagi diurug lagi. Nanti yang ada timbulnya seperti gunungan sampah,” katanya.
Dengan ini lanjut dia, Komisi III telah meminta DKP untuk meningkatkan teknologi pengolahan sampahnya secara modern dan tidak dilakukan dengan cara tradisional. “Dumping itu kan masih tradisional. Kalau di daerah-daerah lain kan seperti di Kabupaten Badung malah kekurangan sampah. Karena di sana itu sampah dijadikan pembangkit tenaga listrik,” ucapnya.
Sambung dia, soal pengelolaan sampah ini juga jangan dipikirkan dari pemerintah daerah dan DPRD saja. “Harus ada pihak ketiga untuk diajak bekerjasama dalam pengolahan sampah di kita. Kalau tidak, ya akan seperti begitu terus pengelolaan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Dari tahun ke tahun tak ada peningkatan. Belum lagi Sumber Daya Manusia (SDM) nya kurang,” tambahnya.
Masih kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi partai Demokrat ini, Komisi III telah mendorong adanya pengelolaan sampah yang dilakukan pihak ketiga dari tahun 2010 agar mengetahui secara jelas lebih baik mana jika dikelola pihak kedua atau oleh pemerintah. “Belum tahu siapa saya yang mau jadi pihak ketiganya. Tapi kalau dengan pihak ketiga dikelolanya lebih bagus dan lebih baik kemudian secara anggaran lebih hemat ya kenapa tidak itu dilakukan,” tutupnya. (iar)
