Demiz : Badan Publik Jangan Menutup Telinga Soal Dana Desa

Deddy Ingin Keterbukaan Informasi Publik Dioptimalkan

BANDUNG  – Bersamaan dengan peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (International Right to Know Day), yang jatuh setiap tanggal 28 September, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi penguatan penerapan UU KIP di Kabupaten/Kota di Jabar, bertempat di Gedung Sate Bandung, Senin (28/09).

Pelaksana harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dalam arahannya mengungkapkan bahwa keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bentuk tanggung jawab atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, haruslah memiliki keterampilan yang mumpuni, sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan mengurangi adanya sengketa.

Sebagai contoh, Deddy memaparkan pentingnya transparansi informasi serinci mungkin terkait penggunaan dana desa. Menurutnya, pihak badan publik harus memudahkan masyarakat mengakses informasi dan tidak boleh menutup telinga akan aspirasi masyarakat. Karena menurut Deddy, boleh jadi masyarakat lebih tahu apa yang terbaik untuk pembangunan desanya masing-masing.

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi itu kemampuannya harus memadai, setiap ada pengaduan atau gugatan harus dijawab. Kemarin banyak lalai bisa jadi karena pengetahuan PPID yang kurang,” papar Deddy ditemui usai membuka rapat koordinasi.

“Bagaimana cara mengelola informasi agar dapat diakses masyarakat, karena masyarakat juga punya pemikiran bagaimana membangun desa dan mengontrol pembangunan desa tersebut,” lanjutnya. Turut hadir dalam acara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Dudi Sudradjat Abdurachim, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dan Satriana, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Lulik Tri Cahyaningrum, serta perwakilan badan publik Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. (dov/rls)