Dinkes Kabupaten Bekasi Tidak Mempunyai Data Jumlah Keberadaan Klinik?

BEKASI – Dugaan tidak adanya data jumlah keberadaan Klinik yang ada di Kabupaten Bekasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi membuat anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dede Iswadi kesal. Saat disambangi dikediamannya yang beralamat dibilangan Kampung Jagawana, Kecamatan Sukatani dirinya kesal dan mengeluhkan tidak adanya data jumlah Klinik-Klinik yang ada di Kabupaten Bekasi yang seharusnya dimiliki oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi.

“Parah amat ya bang, Dinkes saat rapat kerja dengan kami komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi saat ditanya tidak membawa data tentang keberadaan dan jumlah Klinik-Klinik yang berada di Kabupaten Bekasi,” ucap anggota komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Dede Iswadi.‎

Dijelaskannya, dengan hal tersebut dirinya menduga Dinkes dengan sengaja tidak memberikan data tersebut agar para anggota DPRD tidak mengetahui pola-pola permainan oknum dinas. Dirinya juga menduga adanya permainan oknum Dinkes dengan Klinik-Klinik yang ada di Kabupaten Bekasi untuk mengurus segala perizinan yang cepat tanpa mengikuti aturan yang ada. Sebagai wakil rakyat dari Dapil VI dirinya kesal dan menyesal atas ulah Dinkes. “Kesel banget saya itu bang, masa dibilang file datanya ilang, jadi apabae itu dinas, kan gak masuk akal ya bang dinas kaga gableg data atau kehilangan data, terus kalau kaya gini dia kerjanya apa,” katanya.

Agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut, dirinya meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi agar segera memberikan data infomasi jumlah Klinik-Klinik yang ada di Kabupaten Bekasi kepada komisi IV. Pasalnya, data jumlah Klinik tersebut sangatlah penting untuk mengetahui da memantau update izin Klinik kepada Dinkes. “Gimana data mau bener, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi nya aja punya jam praktek disalah satu rumah sakit, saya minta secepatnya data tersebut ada, karena sangat penting bagi kami untuk menggetahui, saya menduga kalau kejadiannya seperti ini ada permainan oknum dinas, agar permainan ini tidak diketahui kami data tersebut dibilang kaga ada, hadoh kaga bener ini Dinkes,” kesalnya.

Dijelaskannya, kalau memang dunia kesehatan di Kabupaten Bekasi seperti ini terus, dengan enak dan mudahnya para pemilik Klini untuk mengurus segala perizinan karena tidak terpantau dan terkontrol. “Enak banget dong kalau gitu, seenaknya tidak terpantau dan tidak terdata, rusak Kabupaten Bekasi kalau seperti ini, lagi-lagi masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya. (iar)