Home » Bekasi » Menyikapi Penolakkan Gereja Santa Clara, GP Ansor: Walikota Bekasi Plin Plan

Menyikapi Penolakkan Gereja Santa Clara, GP Ansor: Walikota Bekasi Plin Plan

BEKASI – Terkait rencana pembentukan Panitia Khusus atau Pansus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi atas pembangunan Gereja Santa Clara, yang terletak di Bekasi Utara dinilai telah menciderai rasa nasionalisme. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi, Ahmad Yudistira, Selasa (08/03).

Ketua GP Ansor Kab Bekasi

Ketua GP Ansor Kota Bekasi

“Jika kawan-kawan legislatif jadi membentuk Pansus pembangunan gereja, maka mereka perlu dipertanyakan rasa nasionalismenya,” kata Yudis.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan kebebasan terhadap warganya dalam memeluk agama dan kepercayaan termasuk membangun tempat ibadah. “Meski islam di Indonesia sebagai agama mayoritas bukan berarti mengabaikan kepentingan agama lain,” katanya.

Yudis sangat menyayangkan ada kelompok organisasi massa atau ormas yang melakukan protes terhadap izin pembangunan gereja. Padahal, kita hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUD 1945 yang dibingkai Pancasila khusunya sila 1, dan sila 3 dimana nilai-nilai toleransi kerukunan umat beragama harus ditegakan.

Ia menambahkan, jika memang ada temuan atau manipulasi data dalam perizinan, maka seharusnya mereka melakukan protes sesuai dengan peraturan dan harus ditempuh melalui aturan Hukum lewat Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Kami menilai bahwa dengan cara demonstrasi itu bukan bagian menyelesaikan persoalan, di Bekasi islam mayoritas, maka kita bisa menunjukkan kepada pemeluk agama yang lain bahwa islam merupakan agama cinta damai,” tutup Yudis.

Perlu diketahui, Minggu (06/03) malam, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Waras Wasisto pernah mengatakan, izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan gereja Santa Clara sudah pernah dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi (Pepen) pada 2014 lalu. Namun, di sini, Walikota Bekasi dinilai plin-plan dalam menyikapi hal itu, tidak bertindak tegas. “Kalau sudah diterbitkan IMB-nya tinggal membangun gak perlu ada unjuk rasa penolakkan pembangunan gereja. Kalau mau berunjuk rasa juga dari pertama saat Walikota Bekasi belum menerbitkan IMB,” katanya.

Menurutnya, tidak ada yang salah bagi mereka umat kristiani untuk membangun tempat beribadahnya. “Mereka hanya ingin membangun tempat ibadahnya. Toh, ini juga menyangkut kerukunan antar umat beragama yang tertuang di Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 1,” ujar Waras.

“Jadi, tidak perlu lah kita berunjuk rasa menolak pembangunan gereja Santa Clara. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kita tinggal klarifikasi sama kepala daerahnya (Walikota) yang pernah mengeluarkan IMB untuk pembangunan gereja tersebut,” pungkasnya. (fjr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*