Terkait Proyek TPAS Jalupang, Lembaga yang Dipimpin Toto Suripto “Lemah Syahwat”

KARAWANG – Proyek TPAS Jalupang di Kabupaten Karawang bermasalah. Ada indikasi tindak pidana korupsi. Dan kini, kasusnya tengah ditangani Polda Jawa Barat. Proyek bernilai fantastis itu, duitnya sudah dikeruk, tapi pelaksanaan pembangunannya baru terlaksana 30 persen. Padahal, anggaran 90 persen dari mega proyek tersebut sudah dialokasi oleh Dinas Cipta Karya kepada pihak rekanan.

Beberapa pihak terkait pengerjaan proyek Jalupang sudah diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Proyek TPAS Jalupang merupakan proyek bertahap. Proyek TPAS Jalupang tahap pertama sudah dikucurkan anggarannya dari APBD sebesar Rp 22 miliar pada tahun 2015.

Ketika dikonfirmasi terkait anggaran luncuran tahap kedua untuk proyek TPAS Jalupang di tahun 2016, apakah sudah ada draft pengucurannya, tak satupun pihak terkait baik dari eksekutif maupun legislatif yang mau berkomentar.

Di gedung DPRD Karawang, semua anggota dewan terkait penganggaran tutup mulut. Begitupun Ketua DPRD, Toto Suripto, dia enggan berkomentar. “Saya no coment, jangan jebak saya ya dengan pertanyaan itu,” ujarnya, Senin (23/5/2016).

Mendapati kondisi demikian, sejumlah elemen di Karawang bereaksi. Mereka menilai, DPRD “Lemah Syahwat”. Betapa tidak, DPRD yang merupakan lembaga pengawas, memenej penyelenggaraan anggaran dan legislasi, justru malah tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Ada apa dengan DPRD, sehingga tutup mata soal Jalupang,” ujar Ricky Sofiyan Ketua Umum PMII Karawang. (plz)