Famcira: Era Sunjaya Nambah 7.000 Honorer, Anggarannya Dari Mana?

CIREBON – Tenaga kerja kontrak atau honorer diKabupaten Cirebon saat ini kondisinya membengkak hingga angka 9.000 tenaga honorer yang tersebar hampir diseluruh pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten Cirebon. Pembengkakan dirasa begitu sangat cepat.

Koordinator Forum Aktivis Cirebon Raya (Famcira) Ivan Maulana mengatakan, dalam kurun masa kepemimpinan Bupati Sunjaya Purwadisastra tenaga honorer di Kabupaten Cirebon saat ini kondisinya membengkak hingga diangka 9.000 tenaga honorer. “Setahu saya waktu jamannya Bupati yang dulu itu menyisakan ada sekitar 2.000 tenaga honorer. Nah sekarang kok sudah 9.000 berarti ada kenaikan yang sangat signifikan mengenai tenaga honorer yaitu 7.000 tenaga honorer,” kata Ivan Maulana kepada jabarpublisher.com, Kamis (22/9/2016).

Dikatakan Ivan, Instansi-instansi terkait seharusnya tegas, seperti Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon. “Inspektorat dan BKPPD Kabupaten Cirebon harus tegas dan berani dong untuk menyikapi ini. Soalnya untuk saat ini masyarakat sudah mempertanyakan perihal bagaimana penanggulangan beban belanja pegawai diambil dari pos yang mana. Karena honor yang lama saja yang seharusnya menerima gaji sebesar 1,5 juta tetapi tidak menerima seutuhnya dengan dipotong 100 ribu jadi hanya menerima 1,4 juta,” ungkapnya.

Lanjut Ivan, dengan adanya SOTK baru jelas-jelas ada dinas yang dimarger dan secara otomatis eselon II juga banyak yang terkatung-katung. “Saya mempertanyakan, sebenarnya Bupati ngerti ga sih, eselon II saja terkatung-katung apalagi honorer yang belum jelas,” tegas Ivan.

Dikatakannya lagi, penambahan honorer ini disiasati oleh Bupati Cirebon ini adalah untuk ditempatkan di luar dari komplek Perkantoran Kabupaten Cirebon seperti di UPT – UPT, Puskesmas – Puskesmas, sekolah-sekolah dan rumah sakit. “Jelas kan beban-beban biaya belanja pegawai ini diambil dari pos yang mana? jangan sampai yang akhirnya pada nutup-nutupin belanja pegawai, dinas melakukan manipulasi data, nah ini tidak menutup kemungkinan pasti akan begitu permainannya,” lanjut dia.

Pasti dengan adanya manipulasi data, kata Ivan, akan terjadi SPPD fiktif yang hanya sekedar untuk menutupi beban-beban menanggulangi honorium dari honorer – honorer tersebut. “Kalau dikatakan sudah merasakan, ya jelas sudah merasakan karena sudah banyak dinas yang mengeluh pusing. Informasinya saat ini sudah memakan anggaran dinas, pada waktu saat 7.000 honorer itu 44,5 miliar pertahunnya nah sekarang 9.000 honorer ya sekitar 60 miliar lebih lah jadinya beban anggaran. Lantas darimana anggarannya?” cetusnya.

Bahkan melihat membludaknya honorer di Kabupaten Cirebon, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) sudah melayangkan surat peringatan terhadap Bupati Cirebon. Namun surat peringatan tersebut tidak direspon oleh Bupati Cirebon. “Setahu saya Men PAN-RB sudah melayangkan surat peringatan sebanyak dua kali kepada Bupati Cirebon, tetapi tidak pernah digubris oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, “tukasnya. (gfr)