Banyak Masalah, Aliansi Cirebon Bersih Demo Bupati Sunjaya

CIREBON – Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat baik dari aktivis perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Cirebon Bersih, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Cirebon karena Kabupaten Cirebon dibawah kepemimpinan Bupati Sunjaya Purwadisastra selama kurun waktu 3 tahun pembangunan belum dapat dirasakan oleh masayarakat. Bahkan janji saat kampanye hanya tinggal janji.

Koordinator lapangan Aliansi Cirebon Bersih, Ivan Maulana mengatakan bagaimana pembangunan terlaksana setiap enam bulan melakukan rotasi mutasi. Bahkan dalam keluarga Bupati Cirebon bermain dalam suatu proyek yang ada di Kabupaten Cirebon. “Belum lagi persoalan tenaga kontrak yang menjadi lahan rupiah yang besarnya fantastis. Apakah ini sesuai dengan peraturan pemerintah, tentunya tidak,” kata Ivan Maulana melaui pres rilisnya, Senin (7/11/2016).

Dikatakan Ivan, persoalan penerimaan tenaga kontrak terjadi di Rumah sakit umum daerah (RSUD) Arjawinangun yang berawal kekurangan uang suap yang bermuara setoran tersebut ketangan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. “Maka dari itu kami Aliansi Cirebon Bersih menggugat pemerintah Kabupaten Cirebon beserta DPRD Kabupaten Cirebon agar ikut bertanggung jawab untuk membuka persoalan ini secara gamblang karena yang terjadi dirumah sakit itu adalah jelas-jelas pungli serta gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Cirebon, “jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Ivan, dalam aksi ini dirinya atas nama Aliansi Cirebon Bersih membuat beberapa tuntutan kepada DPRD Kabupaten Cirebon agar dapat direalisasikan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. “Kita ada 10 tuntutan yang diajukan ke DPRD Kabupaten Cirebon, berharap DPRD Kabupaten Cirebon agar merealisasikan semua tuntutan kami, “tukasnya.

Berikut 10 tuntunan Aliansi Cirebon Bersih.

1. Kami menuntut kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon agar segera menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk pansus Arjawinangun Gate, agar skandal ini dapat terungkap serta pansus ini bisa terbuka untuk umum.

2. Kami menuntut DPRD Kabupaten Cirebon agar mendesak aparat kepolisian agar bertindak cepat untuk mengusut kasus gratifikasi ini karena kejahatan ini sudah luar biasa.

3. Kami menuntut DPRD Kabupaten Cirebon sebagai lembaga kontrol representasi masyarakat agar dapat menjelaskan sesungguhnya berapa jumlah total tenaga kerja honor dan kontrak, serta menjelaskan seperti apa mekanisme gaji yang diberikan kepada mereka, namun kalau tidak bisa menjelaskan maka kami akan melaporkan hal ini kepada KemenPAN RB.

4. Kami menuntut kepada pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon untuk segera memerintahkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon bekerja dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama serta hasilnya dipublikasikan agar masyarakat tahu seperti apa hasil akhirnya.

5. Kami menuntut kepada DPRD Kabupaten Cirebon agar menekan pihak eksekutif untuk segera memberhentikan seluruh pegawai kontrak di RSUD Arjawinangun serta membuka kembali rekrutmen baru serta libatkan lembaga independen yang terpercaya agar polemik gratifikasi ini dapat dibantahkan dan tidak berlarut-larut dikonsumsi oleh masyarakat.

6. Kami menuntut kepada aparat penegak hukum untuk tidak takut dalam menjalankan tupoksi nya dalam membongkar kasus ini terutama pihak kepolisian dan kejaksaan.

7. Kami menuntut agar DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna istimewa manakala persoalan gratifikasi sudah menyentuh Bupati Cirebon.

8. Kami meminta Mabes Polri, Kejaksaan Agung serta KPK ikut memberikan atensi terhadap kasus ini.

9. Kami meminta DPRD Kabupaten Cirebon harus tegas jika Bupati Cirebon terlibat dalam kasus gratifikasi seperti apa yang telah disampaikan Rakhmat Hidayat.

10. Kembalikan tatanan yang baik yang pernah berlangsung diKabupaten Cirebon. (gfr)