DPRD: Bupati Cirebon Ke China Langgar Prosedur

CIREBON – Terkait keberangkatan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra ke negara China menuai banyak kritikan, tak terkecuali kritikan tersebut datang dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi ST.

Junaedi mempertanyakan dalam rangka apa ke China dan sejauh ini tidak ada informasi sama sekali kepadanya. “Ya ga etis lah, saya ga tahu ya kepastiannya juga Bupati kesana itu dalam rangka apa, bahkan sejauh ini tidak ada informasi juga yang masuk ke kita mulai dari keterangan resmi Bupati ke China untuk apa kita ga tahu,” kata Junaedi ST saat ditemui dihalaman Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (20/2/2017).

“Kalau berbicara etika kepemimpinan, Bupati Cirebon ke China sedangkan di Kabupaten Cirebon sendiri lagi tertimpa musibah ia kira tidak etis,” sambungnya. Dijelaskannya, apabila suatu pejabat baik itu Bupati, Walikota maupun Gubernur apabila hendak bepergian keluar negeri itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Dalam Negeri.

“Setahu saya ya harus ada izin dulu dari Kementerian Dalam Negeri kalau ingin keluar negeri. Dan waktu rapat Badan Musyawarah (Banmus) juga sempat disampaikan bahwa kalau ingin keluar negeri itu tidak ada izin DPRD hanya izin Kemendagri rasanya tidak elok, pasalnya kan kita dengan eksekutif itu saling kemitraan, minimalnya tembusan lah ke kita,” ungkapnya.

Ditambahkannya, idealnya kan DPRD dilibatkan dalam rangka hendak kemana maupun kemana. “Minimalnya itu kita diberi tembusan kan tujuannya adalah kita jadi tidak bertanya-tanya seperti ini, kalau ada tembusan kan enak,” tambahnya.

Lebih jauh disampaikan Junaedi, sejauh ini Bupati sudah menempuh prosedur yang dikehendaki tidak. “Kalau itu saya itu tidak tahu persis, apakah langsung pimpinan atau tidak tetapi kalau ke Komisi I tidak ada ya, dan waktu itupun pimpinan sempat ditanya katanya juga tidak menerima,” tukasnya. (gfr)