Home » Bandung » Hanya 0,76% Anggaran Tak Terserap, DBMTR Jabar Jadi yang Terbaik Setelah Inspektorat

Hanya 0,76% Anggaran Tak Terserap, DBMTR Jabar Jadi yang Terbaik Setelah Inspektorat

BANDUNG – Efektifitas kinerja sebuah SKPD tak lepas dari seberapa baik serapan anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran berjalan. Hal ini juga berlaku bagi SKPD yang menaungi bidang infrastruktur seperti Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat. Di tahun 2016, serapan DBMTR Jabar mencapai 99,24 persen. Artinya hanya 0,76% anggaran saja yang tak terserap dan menjadi SILPA. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ), angka tersebut sudah termasuk angka yang sangat bagus. Menyikapi prestasi gemilang ini, Kepala DBMPR Provinsi Jawa Barat H.M Guntoro menuturkan bahwa tingkat penyerapan anggaran tahun 2016 sudah sangat baik. Bahkan, telah sesuai dengan perencanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat. Dengan demikian, pihaknya menduduki posisi kedua penyerepan anggaran terbaik dibawah Inspektorat. Artinya, dipastikan semua pekerjaan yang ada di DBMPR dapat diselesaikan.

“Kami tetap fokus untuk pemeliharaan sejumlah pekerjaan, meskipun serapan kita sudah baik, mengingat cuaca ekstrim. Jadi, tidak tinggal diam atau merasa puas dengan serapan yang sudah baik ini,” kata Guntoro, belum lama ini. Ia memaparkan, bukan usaha yang mudah untuk bisa mendapatkan serapan yang baik, karena harus melalui proses panjang. Yakni, dengan tander yang ketat, pengawasan yang baik hingga sebuah projek selesai dikerjakan berikut pemeliharaannya.

Sementara itu, untuk pemeliharaan sendiri, sudah dipetakan secara khusus oleh DBMTR di enam balai di seluruh Jabar. Sedangkan untuk proses total perbaikan harus melalui proses lelang dan kemungkinan pengerjaannya akan dimulai bulan Juni 2017. “Kita tetap akan melakukan transisi pemeliharaan dengan menambal jalan milik provinsi yang rusak,” ulasnya.

Sementara itu, terkait pagu anggaran APBD tahun 2016 di DBMPR sebesar Rp 912 miliar itu meliputi kegiatan fisik, non fisik, hingga gaji pegawai. Anggaran fisik sendiri alokasinya sebesar Rp 360 miliar. “Untuk tahun 2017 ini sepertinya kami akan tetap konsen pada kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan, karena masih banyak jalan yang harus diperbaiki, dilakukan pemeliharaan, bahkan dibangun jalan baru,” tandasnya.

Guntoro mengaku, saat ini masih banyak jalan Kabupaten/Kota yang beralih status ke Provinsi. Yakni sepanjang 326 kilometer, sehingga beban anggaran bertambah. Padahal, bantuan hibah dari Gubernur untuk perbaikan jalan nilainya hampir sama dengan anggaran yang diberikan ke Dinas Bina Marga. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi DBMTR Jabar, meski dengan anggaran yang terbatas dan pekerjaan yang segudang, namun tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal yakni terwujudnya infrastruktur yang mantap di Jawa Barat. (jp/adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*