BEKASI – Mabes Polri gelar kegiatan penilaian Indeks Tata Kelola (ITK) tahun 2017 yang dilaksanakan di ruang rapat Mapolres Metro Bekasi, Senin (22/05) kemarin.
Kabag Lapgungar Biro Jemengar Srena Polri, Kombes Pol Yoyok Srinurcahyo menjelaskan, penilaian ITK ini adalah kegiatan Mabes Polri dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan program reformasi birokrasi Polri.
“Seperti yang saya sampaikan, bahwa polisi sejak 1998 membuat program yang disebut program reformasi birokrasi yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek struktural, instrumental dan kultural. Dan ini diukur progessnya sampai mana?” ujarnya.
Ia mengatakan, yang diukur adalah bagaimana polisi memberikan pelayanan kepada masyarakat, apa dan bagaimana ketika memberikan responnya dari segi potensinya itu semua dilihat dari indeks tata kelola (ITK) kepolisian.
“Nah, kebetulan Polres Metro Bekasi diukur dari 3 (tiga) penanganan konflik, kan di sini potensi konfliknya cukup tinggi atau rawan konflik terus permasalahan ekonomi juga muncul, jadi kalau tidak dikelola dengan baik oleh polres, itu potensinya sangat membahayakan,” ucap Yoyok saat dikonfirmasi jabarpublisher.com.
Selain itu cara menanganinya, lanjutnya, dengan cara diukur bagaimana Intelkam, Reserse, dan Shabara bekerja. Semuanya harus bekerja termasuk Bhabinkamtibmas. “Bhabinkamtibmas nya harus berpikir bagaimana cara mematahkan suatu masalah, karena Bhabinkamtibmas sudah ada di setiap desa, jadi harus tahu apa permasalahan yang sedang dihadapi desa itu,” katanya.
Polres Metro Bekasi ini bekerja sama dengan JICA, otomatis ini menjadi ladang yang baik untuk membangun polisi yang demokrasi. “Maka diukurlah kami. Seluruh Indonesia sebanyak 70 polres yang diukur,” ucap Yoyok.
Di samping itu, ia menambahkan, pihaknya menginginkan seberapa jauh Polres Metro Bekasi dapat diukur melalui ITK kepolisian. “Kami belum tahu Polres Metro Bekasi seperti apa, setelah dibuat rangking keseluruhan. Nanti dipotret dari penelitian ini selama 2 (dua) hari ini, ada responden dari luar (internal dan eksternal) dari polisi. Dan kita nilai juga dari pelayanan publik nantinya,” jelasnya.
Selain itu, Mabes Polri memiliki 140 indikator ditambah indikator pelayanan yang mengacu pada standard Kemenpan da RB. Sebagai contoh, ada sekitar 68 Polres yang menduduki ranking terbawah. Karena banyaknya konflik. “Dan situasi konflik tidak bisa dihilangkan dan untuk mencegahnya, hubungan polisi dengan masyarakat harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Dengan adanya perbaikkan tersebut, mudah-mudahan bisa terjalin hubungan yang baik. Dan saya harap Polres Metro Bekasi masuk dalam kategori, karena memang saya belum tahu Polres Metro Bekasi ini seperti apa. Penilaian dari responden juga yang menentukan selain internal (kepolisian-red),” pungkas Yoyok. (fjr)