Toto : Pembangunan Desa Jangan Ketergantungan APBD

Toto : Pembangunan Desa Jangan Ketergantungan APBD

KARAWANG – Ketua DPRD Karawang, H. Toto Suripto, SE menyatakan, seharusnya setiap pembangunan desa yang berdekatan dengan industri tidak terlalu ketergantungan dengan APBD. Melainkan harus mampu memanfaatkan anggaran pembangunan tambahan yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Khususnya di Kecamatan Ciampel yang menjadi Daerah Pemilihan (Dapil) pencalonannya sebagai anggota DPRD Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan, Toto mengaku sedang menyoroti pembangunan di dua desa yang menurutnya tertinggal, yaitu Desa Tanjakan Pacul dan Desa Mulyasejati.

Oleh karenanya, Toto berharap agar kedua desa tersebut mampu memanfaatkan CSR sebagai anggaran tambahan pembangunannya. “Pembangunan desa jangan ketergantungan APBD. Ciampel itu diapit industri maka harus bisa memanfaatkan CSR untuk pembangunan,” tutur Toto Suripto, saat melakukan kegiatan reses di kantor Desa Kutapohaci, Selasa (4/7).

Menurut Toto, pembangunan desa yang ketergantungan dengan APBD akan terkesan lamban. Pasalnya, untuk tahap pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) sendiri harus melalui proses dan mekanisme. Padahal di sisi lain, mayoritas masyarakat Karawang terkesan tidak mau tahu dengan proses pencairan ADD.

“Kalau dengan APBD harus menunggu proses pencairan yang cukup lama. Tapi Kalau dengan CSR bisa langsung dibangun. Terkadang masyarakat tidak mau tau dengan proses itu. Masyarakat inginnya selalu ada pembangunan yang cepat,” katanya.

Ditambahkan Toto, Desa Tanjakan Pacul dan Desa Mulyasejati memang bisa dikatakan sebagai desa tertinggal jika dibandingkan dengan desa lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Ciampel. Tetapi dengan semangat gotong royong masyarakat, ia berharap agar semua pembangunan desa di wilayah Ciampel bisa merata dengan adanya CSR.

“Tanjakan Pacul dan Mulyasejati jangan sampai jadi desa tertinggal karena alasan akses jalan. Mudah-mudahan pembangunan di Ciampel tidak tertinggal dengan pembangunan kecamatan lainnya. Yang penting untuk itu semua masyarakatnya harus selalu kompak,” paparnya.

Pasca selesai melakukan reses di kantor Desa Kutapohaci tersebut, Toto langsung meluncur ke kantor Kecamatan Klari untuk kembali melanjukan kegiatan resesnya. Di hadapan Muspika Klari dan beberapa perangkat desa, Toto mewanti-wanti soal penggunaan ADD yang sudah semestinya dipergunakan sesuai aturan.

“Saya minta agar setiap penggunaan anggaran yang berasal dari APBD bisa dipergunakan dengan semestinya. Karena saat ini penggunaan ADD terus dipantau oleh KPK maupun BPK. Jangan sampai nanti ada persoalan hukum di kemudian hari,” tandasnya. (adk)