Home » Cirebon » Bayi Fivin Meninggal, Sanksi Untuk Mitra Plumbon, Ini Kata Kadinkes

Bayi Fivin Meninggal, Sanksi Untuk Mitra Plumbon, Ini Kata Kadinkes

CIREBON – Setelah sekian lama, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon bersama IDI, IDAI, POGI, dan PERSI mendalami kasus meninggalnya bayi Fivin, akhirnya Selasa (10/10/2017) sore hari ini sudah ada keputusannya.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon terhadap Rumah Sakit (RS) Mitra Plumbon dengan memutuskan beberapa point sanksi yang akan diberikan diantaranya yang pertama pihak RS Mitra Plumbon harus merestrukturisasi personil management RS Mitra Plumbon mulai dari Direktur, Wadir administrasi umum dan keuangan serta kabid pelayanan medisnya.

“Yang kedua pihak RS Mitra Plumbon harus merestrukturisasi komite medik sesuai dengan Permenkes nomor 755 tahun 2011, serta yang ketiga pihak RS Mitra Plumbon pun harus membentuk dewan pengawas rumah sakit sesuai dengan Permenkes nomor 11 tahun 2014,” kata Enny Suhaeni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon saat jumpa pers dihadapan wartawan.

Lebih lanjut disampaikan Enny, point keempat yang harus dilakukan oleh RS Mitra Plumbon ialah Rumah sakit harus menindaklanjuti point 1 sampai 3 paling lambat satu bulan setelah dikeluarkan surat keputusan ini. “Apabila pada point yang kelima ini ialah yang perlu diwaspadai oleh rumah sakit, karena apabila dari point satu hingga empat tadi tidak terpenuhi maka Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon akan merekomendasikan penghentian operasional rumah sakit tersebut,” terang Enny.

Didalam point-point yang lainnya, Enny menegaskan pihaknya tidak ingin lagi mendengar bahwa pihak rumah sakit meminta uang muka terlebih dahulu sehingga kasus seperti ini terulang kembali. “Pokoknya pihak RS Mitra Plumbon harus memperbaiki sistem penyamoaian informasi dan komunikasi yang jelas agar lebih difahami oleh pasien maupun keluarga pasien terkait segala bentuk tindakan dan resiko medisnya,” tambahnya.

Selain itu juga, pihak keluarga korban bayi Fivin menginginkan biaya yang sudah masuk kerumah sakit harus dikembalikan. “Point ini masuk dalam point kedalaman dimana pihak rumah sakit harus mengembalikan seluruh biaya perawatan bayi yang sudah dikeluarkan oleh pihak keluarga korban. Dan yang paling penting juga pihak rumah sakit harus bersinergi dengan dinas kesehatan berupa laporan tertulis setiap bulan dengan capaian pelayanan ibu dan bayi pada rumah sakit tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS Mitra Plumbon, dr Herry Septijanto mengungkapkan pihaknya akan mematuhi apa yang telah dikeluarkan putusan oleh dinas kesehatan Kabupaten Cirebon. “Ini sudah ditetapkan oleh regulatot tentunya akan kita segera kita laksanakan,” katanya. (gfr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*