Kepala Bappenas : Proyek BIJB Jadi Contoh Pembangunan Bandara

Kepala Bappenas : Proyek BIJB Jadi Contoh Pembangunan Bandara

MAJALENGKA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, melakukan kunjungan kerja ke proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Kunjungan Bambang dan rombongan untuk melihat kesiapan bandara internasional tersebut, yang akan beroperasi pada pertengahan 2018 nanti.

Kehadiran Bambang ke BIJB pada Jumat 3 November 2017 pagi, disambut langsung Direktur PT BIJB Virda Dimas Ekaputra beserta jajaran direksi. Tampak hadir Staf Khusus Menteri PPN Eko Putro Adijayanto dan jajaran, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta jajaran dan unsur Muspida dari Pemda Majalengka. Mantan Menteri Keuangan ini dan rombongan langsung mendengarkan pemaparan dari Virda tentang proyek bandara senilai Rp 2,6 Triliun.

Virda mengatakan, progres pengerjaan bandara yang memakan lahan 1.800 hektare per Senin 30 Oktober 2017 sendiri cukup menggembirakan, yakni 66,5 persen. Bandara yang nantinya akan memiliki tiga runway tersebut dalam pengerjaan konstruksi tersebut dilakukan dalam tiga paket, yang dikerjakan tiga kontraktor untuk sisi daratnya.

Paket pertama meliputi pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk dengan capaian 97,74 persen. “Lingkup pekerjaan infrastruktur ini yakni, jalan, drainase, lansekap parkir dan ramp simpang susun,” kata Virda seraya menyebut paket ini akan rampung pada akhir November 2017 ini.

Paket dua meliputi pembangunan gedung terminal penumpang yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Pembangunan Perumahan capaian pekerjaannya sudah mencapai 52,58 persen. “Ditahap dua ini lingkup yang dikerjakan pengembang yakni berupa interior, atap utama, eletrikal and plumbing, atap boarding lounge, bird eye view dan arsitektur kom ACP,” ungkap Virda.

Adapun untuk paket tiga meliputi pembangunan gedung operasional yang dikerjakan PT Waskita Karya sudah hampir mendekati sempurna dengan 90,33 persen. PT Waskita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan sarana penunjang operasional bandara berupa incenerator, meteorologi, ground water tank, jalan kawasan, sub station dan perangkat keamanan kebakaran bandara.

“Sedangkan kesiapan runway sepanjang 2.500 meter yang nantinya akan dipush sampai 3.500 meter yang dilakukan dari Kementrian Perhubungan sudah mencapai 90 persen,” ungkap Virda.

Untuk kesiapan fasilitas lain dari BIJB dimana progres penyedia dilakukan oleh multipihak tidak kalah menggembirakan. Sebut saja fasilitas bahan bakar pesawat untuk hydrant pit dari Pertamina sudah siap 100 persen. Selanjutnya pembangunan tower sebagai fasilitas navigasi penerbangan sudah mencapai 82 persen.

“Lainnya fasilitas dari BMKG sudah mencapai 99 persen, penyambung air sudah mencapai 95 persen dan penyambungan listrik mencapai 96 persen,” jelas Virda.

Melihat progres yang sudah on the track Virda meyakini Bandara yang kini sudah memiliki 3-Letter Airport Code ‘KJT’ dari IATA tersebut sudah bisa disoft launching pada quartal I 2018 mendatang.

Virda juga menyampaikan, skema pembiayaan bandara dimana PT BIJB adalah lembaga pertama yang mempergunakan skema pembiayaan infrastruktur dengan penerbitan RDPT atau Reksa Dana Penerbitan Terbatas (RDPT). Melalui skema ini BIJB menargetkan penjualan RDPT Bandara Kertajati maksimal Rp 1 triliun.

Adapun sisanya dari Rp 2,6 triliun yang dibutuhkan, PT BIJB selaku BUMD Pemprov Jabar diberikan suntikan lewat pola penanaman saham diamana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Jasa Sarana dengan total modal yang disetor Rp 808 miliar. PT Jasa Sarana memiliki porsi modal Rp 12 miliar.

Sementara itu Bambang mengapresiasi langkah PT BIJB yang sudah melakukan perencanaan, pendanaan sampai pembangunan dimana saat ini sudah lebih dari 60 persen. Termasuk skema pembiayaan yang tidak bergantung pada pemerintah sepenuhnya lewat dukungan dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

“Kami dari Bappenas ingin lihat salah satu proyek yang bisa menjadi model pengembangan pembiayaan investasi non anggaran. Maka dari sini ada staf khusus menteri yang mengkoordinasikan investasi non anggaran,” ucap Bambang.

“Yang paling penting adalah kita mencoba membuat paradigma baru dalam membuat bandara. Karena terus terang mayoritas bandara di kita adalah masih milik TNI AU. Dan fungsinya dikomersilkan. Yang menglola kalau tidak BUMN, ya Kementerian Perhubunga. Itu pola bandara di Indonesia kebanyakan,” jelasnya menambahkan.

Pemprov Jabar yang menginsiasi membentuk BUMD Jabar lewat PT BIJB kata dia, ini tentu bisa menjadi model baru pengelolaan bandara yang tidak harus ketergantungan lewat pembiayaan uang negara.

“Kertajati kami terlibat juga, semoga bisa menjadi model pengelolaan dan pembangunan bandara yang alternatif di Indonesia. Jadi jangan enggak harus ikuti pola lama yang berhubungan dengan BUMN. Jadi kalau bicara pembiayaan dan pengelolaan kita akan bekerja sama dengan pihak swasta (operator) walaupun Angkasa Pura berminat,” tandasnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Bambang dan rombongan meninjau langsung beberapa lokasi proyek. Mereka yang menggunakan kendaraan VIP menyusuri rute mulai dari kargo, simpang susun, apron, dan runway. Tinjauan proyek tersebut kemudian diakhiri dengan makan siang bersama warga dan para kuwu yang didampingi perangkat desa.

Para Kuwu yang terdampak dari pembebasan lahan untuk bandara itu hadir, diantaranya dari Desa Kertajati yakni Ajat Sudrajat, selanjutnya dari Sukamulya yakni Nono Darsono, dari Bantarjati Suharno, dari Kertasari Tarjaya, dan Kuwu Sukakerta yakni Kosiin. (hms/rls)