Home » Cirebon » Kab Cirebon » Bapaslon Independen Datangi Panwaskab Gugat Sengketa KPU

Bapaslon Independen Datangi Panwaskab Gugat Sengketa KPU

CIREBON – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cirebon menerima berkas sengketa bakal calon bupati dan wakil bupati Cirebon dari jalur perseorangan yakni pasangan Hamzah Haririe dan Hardiman, Kemarin (Selasa, 5/12/2017) sore.

Diketahui, pasangan bakal calon bupati Cirebon dari jalur perseorangan melaporkan KPU ke Panwaslu Kabupaten Cirebon. Terkait dengan penghitungan berkas dukungan oleh KPU yang dianggap tidak sesuai standar operasional dan prosedur (SOP, red).

Ketua Panwaslu Kabupaten Cirebon, Nunu Sobari melalui Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir membenarkan bahwa pasangan bakal calon Hamzah Haririe dan Hardiman mendatangi Panwaslu didampingi kuasa hukumnya kemarin sore perihal pengaduan sengketa KPU.

“Kedatangan Hamzah dan Hardiman beserta kuasa hukumnya ke kami yaitu sebagai pemohon untuk penyelesaian sengketa antara bakal calon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Abdul Khoir, Rabu (6/12/2017).

Dikatakan Abdul Khoir, dalam proses ini biasanya yang menjadi objek sengketa adalah keputusan KPU. Hal itu dibenarkan, artinya ketika yang bersangkutan merasa ada hal yang perlu diselesaikan antara bapaslon dan KPU sebagai penyelenggara maka mekanismenya seperti itu.

“Sengketa bisa saja, karena berita acara KPU atau penafsiran yang berbeda antara peserta pemilu dan penyelenggara. Nah Panwaslu itu sebagai kuasa yudisial, untuk proses pengaduan waktunya tiga hari kerja, yakni dimulai pada Senin kemarin dan berakhir hari ini,” kata Khoir.

Pemohon dalam hal ini masih bisa melengkapi kekurangannya hingga sore tadi. “Meski sudah datang di hari kedua, tapi ada beberapa hal yang harus dilengkapi salah satunya yakni identitas pemohon,” bebernya.

Jika pemohon tidak bisa melengkapinya maka Panwaslu tidak bisa meregister. Namun sebaliknya, jika hingga sebelum waktu yang ditentukan Panwaslu berakhir, pasangan Hamzah melengkapi artinya proses berlanjut.

“Mekanisme selanjutnya yakni diadakan musyawarah sengketa. Ada dua jenis yakni cara cepat dan penyelesaian yang memakan waktu 12 hari,” tandasnya. (gfr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*