Home » Bekasi » Terkait Penggusuran Bantaran Kalimalang, Pemkab Bekasi Dinilai Tidak Kooperatif

Terkait Penggusuran Bantaran Kalimalang, Pemkab Bekasi Dinilai Tidak Kooperatif

BEKASI – Kericuhan terjadi antara warga dengan petugas kepolisian yang berjaga saat warga menolak adanya pengamanan yang dilakukan oleh ratusan personil kepolisian saat akan dilakukan pengukuran tanah yang direncanakan akan terkena Depo Light Raik Transit atau LRT. Bahkan, seorang ibu rumah tangga sempat jatuh pingsan lantaran terlalu emosi karena menolak kehadiran petugas.

Caci maki penolakkan kehadiran petugas ini terlontar dari sejumlah warga bantaran Kalimalang, Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (27/03/2018) siang, saat petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi melakukan pengukuran tanah.

Caci maki hingga ketegangan warga ini terjadi karena warga menolak kehadiran ratusan petugas kepolisian dan Satpol PP yang hadir di lingkungan mereka (warga-red).

Emosi warga ini terjadi karena menolak kehadiran ratusan personil gabungan yang memberikan pengamanan kepada petugas BPN Kabupaten Bekasi dan PPK LRT dari Kementerian Perhubungan yang melakukan pengukuran tanah.

Warga menyesalkan dengan kehadiran petugas gabungan. Warga menilai, kehadiran petugas ini dianggap tidak memberikan rasa aman, justru menimbulkan ancaman dan warga menilai hal tersebut sebagai aksi intimidasi.

Warga hanya berharap bisa dipertemukan dengan pihak pemerintah untuk bisa melakukan dialog terkait persoalan mereka selama ini.

Salah seorang warga setempat, Sondi Silalahi mengatakan, warga menilai sejauh ini belum ada itikad baik dari pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi dan duduk bersama dalam memecahkan persoalan penggusuran tersebut.

“Artinya, pemerintah tidak kooperatif dalam menanggapi persoalan warga, apalagi dalam hal ini,” ucapnya.

Sementara itu, menurut petugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT dari Kementerian Perhubungan, Jumardi, kehadiran ratusan personil gabungan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada petugas saat melakukan pengukuran.

“Sebelum dilakukan pendataan dan pengukuran tanah di lingkungan yang akan dijadikan Depo LRT, pihak BPN maupun yang terkait sudah melakukan dua kali sosialisasi kepada warga, baik di kantor Kelurahan Jati Mulya maupun di gedung PGRI Tambun,” ungkap Jumardi.

Diketahui, sebanyak ribuan kepala keluarga (KK) di bantaran Kalimalang, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan ini akan tergusur demi proyek pembangunan Depo LRT. Sementara, warga siap dipindahkan jika pemerintah memberikan solusi terbaik bagi mereka. (fjr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*