Honorer K2 Cirebon & Indramayu Tolak Rekrutmen CPNS Umum

CIREBON – Ratusan tenaga kerja honorer kategori dua (K2) menyampaikan tuntutan kepada Pemkab Cirebon terkait aturan CPNS 2018 di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Rabu (19/9/2018). Mereka merasa kecewa terhadap keputusan pemeeintah pusat yang tidak dapat mempertimbangkan batasan usia K2 dalam tes CPNS.

Pendidikan mereka boleh dibilang tinggi, tetapi gaji yang diterima rendah. Hal ini juga menjadi alasan mereka untuk mengajukan aspirasinya. “Kalau dana BOS belum turun kami harus nunggu tiga bulan. Kami ingin kesejahteraan lebih baik karena status kami juga sarjana,” kata seorang guru K2, Winoto.

Sedikitnya, ada tiga tuntutan K2 di Kabupaten Cirebon yaitu Pertama, Menuntut janji bupati terhadap K2 bahwa Kabupaten Cirebon tidak akan membuka formasi umum sebelum honorer K2 diangkat seluruhnya menjadi PNS. Kedua, Meminta presiden menyelesaikan K2 menjadi PNS mengingat kebutuhan PNS di Kabupaten Cirebon masih kurang. Dan ketiga, Meminta upah minimal kabupaten (UMK) kepada K2 dan memberikan tunjangan yang layak.

Protes Senada Juga Terjadi Di Indramayu

Sementara itu, Forum Honorer K2 (FHK2) Kabupaten Indramayu juga menolak rekrutmen CPNS Umum sebelum dituntaskan dengan status CPNS. Penolakan tersebut disampaikan melalui spanduk yang mereka bentangkan, Senin (17/9) lalu. Sejumlah pewakilan honorer K2 mengaku kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang tidak memihak tenaga honorer K2. Ketua FHK2 Kabupaten Indramayu, Dwi Suwarso mengatakan, para honorer menolak dengan tegas penerimaan CPNS tahun ini.

Sebab penerimaan dinilai belum memihak kepada para honorer. Saat ini jumlah honorer guru mencapai 500 lebih. Sebagian besar di antara mereka berusia lebih dari 35 tahun. Artinya kebanyakan honorer tidak bisa mendaftar karena terganjal aturan usia. “Sekitar enam puluh persen honorer K2 sudah tua, dan tidak mungkin bisa mendaftar CPNS. Padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun, dan saat ini berharap status CPNS. Kami sangat kecewa dan berharap pemerintah bisa mendengar jeritan kami,” ujar Dwi Suwarso. (red/tim)