Cakra: Serapan PAD Parkir Tidak Sebanding Populasi Kendaraan

CIREBON – Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi parkir. Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon sepakat diberlakukannya pajak parkir tahunan.

Karena, aku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno menilai pajak dan retribusi parkir belum tergali secara maksimal. “Yang namanya pajak dan retribusi parkir itu ya harus berbanding lurus dengan volume kendaraan yang terus bertambah pesat di Kabupaten Cirebon,” kata Cakra, Kamis (27/9/2018).

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah kendaraan roda dua di Kabupaten Cirebon kurang lebih sebanyak 1 juta unit, dan 400 ribu unit roda empat. “Kalau diasumsikan satu kendaraan pernah bayar parkir 40 ribu selama satu tahun tinggal dikali jumlah kendaraan saja. Belum lagi kendaraan yang datang dari luar,” katanya.

Menurutnya, jika pengelolaan pajaknya benar maka PAD nya pun maksimal. Yang menjadi persoalan adalah pengelolaan retribusi dan pajak parkir tidak dikelola satu lembaga. “Kenapa tidak satu OPD saja, kan pengawasan dan pengelolaan jadi enak. Ini persoalan lama tapi tetap saja tidak ditindaklanjuti,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan pria yang juga politisi Partai Gerindra, untuk lebih efektif pihaknya justru setuju dengan penerapan pajak tahunan. Artinya satu tahun tiap pemilik kendaraan membayar berapa. Tentu dengan perhitungan yang matang. “Kalau tahunan akan lebih maksimal, misal perkendaraan Rp100 ribu satu tahun dikali 400 unit kendaraan misalnya bisa terlihat berapa. Ini sudah disosialisasikan namun belum ada payung hukumnya,” ucapnya.

Disinggung mengenai apakah ada kebocoran pajak, menurut Cakra masih harus dicek. “Kalau kurang optimal itu bener. Maka nya kita harus evaluasi 11 pajak ini. Mana yang belum maksimal dan mana yang sudah,” pungkasnya. (gfr)