Pj Bupati Cirebon Hadir Paripurna AMJ Bupati, Banyak Catatan yang Perlu Dipelajari

CIREBON – Perdana, penjabat (Pj) Bupati Cirebon Dicky Saromi menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD tentang penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ masa jabatan Bupati Cirebon periode tahun 2014-2019, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (19/11/2018) malam.

Usai menghadiri rapat paripurna, Dicky Saromi kepada wartawan mengungkapkan, dari beberapa banyak catatan yang disampaikan pihak DPRD, tapi pihaknya akan mencoba mempelajari itu dan yang paling penting pihaknya akan memberikan semangat untuk Kabupaten Cirebon salah satunya adalah kinerja untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat supaya berjalan terlebih dahulu.

“Ini yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Tentunya menyangkut tentang administrasi pemerintahan yakni anggaran perubahan tahun 2018 yang harus segera ditandatangi dan persiapan anggaran murni tahun 2019, itu yang saya prioritaskan pertama kali,” kata Dicky kepada wartawan.

Setelah itu, lanjut Dicky pihaknya akan membicarakan dengan satu sama lain. Terutama yang menonjol adalah tentang penempatan ASN yang perlu dilihat kembali. “Untuk penempatan ASN ini bagaimana rekomendasi selanjutnya saja, tetapi yang paling penting adalah bagi ASN yang sekarang adalah supaya mereka tetap bekerja dan optimal dengan sebaik-baiknya,” ungkap Dicky.

Kemudian, masih dikatakan Dicky, soal pertanian, menurutnya Kabupaten Cirebon merupakan padat akan penduduk dan perkembangan sangat tinggi. “Saya dapat masukan kaitan dengan konfersi lahan sawah. Kita juga akan pelajari hal itu,” imbuhnya.

Saat disinggung mengenai banyaknya penempatan ASN yang tidak sesuai dengan proporsi dan profesionalisme, apakah perlu adanya assesment, Dikcy menjelaskan pihaknya masih harus mempelajari hal tersebut.

“Kami tidak bisa menanggapi hal tersebut, karena masih perlu kami pelajari terlebih dulu. Mungkin kami akan lebih memprioritaskan adalah beberapa badan atau Dinas yang masih kosong. Dan tentunya sesuai dengan kewenangan yang saya miliki dan tetap akan konsultasikan dengan Pemprov Jabar dan Kemendagri,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH mengatakan dengan adanya Pj Bupati Cirebon kendala-kendala yang sempat terhambat bisa segera teratasi sehingga pelayanan dan penyerapan anggaran perubahan 2018 bisa segera terealisasi.

“Semua rekomendasi bisa dilakukan oleh Pj Bupati Cirebon, tergantung dari kewenangan dan waktu saja. Pj Bupati Cirebon juga menyampaikan katanya secara bertahap termasuk memulihkan tentang rotasi mutasi selama mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri, itu bisa-bisa saja,” katanya. (gfr)