Dewan Gerindra Bongkar Borok Pansus RDTR dan Meikarta

BEKASI – Terbongkar, modus suap mega proyek Meikarta di kalangan DPRD Kabupaten Bekasi, selain untuk memperkaya diri, mereka ingin mencari modal menjelang Pileg 2019 ini.

Kasus suap perizinan Meikarta sampai saat ini masih proses persidangan dengan melibatkan beberapa saksi yang dihadirkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra, membeberkan modus pembentukan Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Pansus itu dibentuk hanya untuk mensiasati proses perizinan mega proyek Meikarta yang luasnya hingga 500 Ha. Saya salah satu yang termasuk dalam anggota Pansus tersebut,” ungkapnya kepada jabarpublisher.com

Dewan yang tak mau disebutkan namanya ini, mengatakan ada beberapa dewan berperan penting dalam pembentukan pansus tersebut, hingga pembagian upeti dari pihak Meikarta.

“Nyumarno anggota dari Fraksi PDI-P merupakan sebagai team lobi yang menghubungkan antara Legislatif, eksekutif dan pihak pengembang,” jelasnya.

Masih kata dia, Taih Minarno yang saat itu merupakan anggota dari Fraksi Demokrat memiliki peran yang membagi-bagikan uang ke anggota pansus. Dan, Wakil Ketua Mustakim sebagai penerima uang yang akan di bagi-bagikan ke anggota serta pimpinan dewan.

“Cecep Noer anggota dari Fraksi PPP yang memiliki peran penting yang menghubungkan antara pihak Lippo serta pengembang Meikarta,” imbuhnya.

Dari beberapa dewan yang lebih terdepan, lanjut dia, adalah Nyumarno. Nyumarno yang memang terlihat lebih aktif dan memiliki wawasan diberbagai bidang, dipercaya oleh anggota dan pimpinan pansus untuk melobi pihak eksekutif dan pengembang Meikarta agar semua ini berjalan lancar.

Dijelaskannya, ada pembagian uang yang dilakukan oleh Taih Minarno kepada setiap anggota Pansus, salah satunya saya yang merupakan anggota pansus RDTR WP 2 dan WP 3 menerima pembagian dari Taih Minarno.

Taih Minarno yang diketahui sebagai penerima uang yang diberikan oleh Mustakim, hal itu bertujuan untuk mengkondisikan seluruh anggota pansus agar semua setuju dalam perubahan Tata Ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang, lanjutnya.

Mustakim yang diketahui sebagai perwakilan dari salah satu unsur pimpinan, sangat berperan penting terhadap persetujuan dari para pimpinan DPRD, bahkan Mustakin adalah sebagai penerima pertama uang dari Meikarta sebelum dibagikan ke pimpinan dan anggota dewan.

Cecep Noer tambah dia, memiliki peran sebagai penghubung dan perantara yang mendekatkan antara DPRD dengan pihak pengembang, agar apa yang diminta atas permintaan DPRD dikabulkan uang dan jalan-jalan ke Thailand bisa terwujud.

Sampai setelah pansus dibentuk hingga di Perda kan, dan dikirim ke Jawa Barat, DPRD Kabupaten Bekasi diketahui selalu mendapatkan fasilitas mewah dari pengembang Meikarta.

“Fasilitas tersebut diantaranya, jalan-jalan ke Thailand, uang transpot, diskount membeli Apartemen hingga mendapatkan bonus 1 unit Apartemen di Meikarta,” ungkapnya.

Namun, kata dia, tidak semua anggota Pansus ikut plesiran ke Thailand, salah satunya saya tidak ikut dalam perjalanan tersebut. Meski tidak ikut setidaknya mereka merasakan dan menerima upeti hingga uang transport yang diberikan oleh Meikarta ke DPRD, seperti saya sendiri ikut menerima uang tersebut.

Dikatakannya, jika memang nanti saya dilibatkan dan dibutuhkan untuk memberikan keterangan kesaksian,  terkait suap Meikarta ke DPRD Kabupaten Bekasi.

“Saya akan bongkar semua, siapa-siapa yang menerima dan siapa saja dalang di balik ini semua, saya berani melakukan hal ini karena saya malu dan merasa salah sebagai wakil rakyat, yang mengorbankan hak rakyat demi kepentingan pribadi,” tutupnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Fraksi PDI-P Kabupaten Bekasi Nyumarno, membenarkan bahwa ada aliran dana dari Meikarta yang mengalir ke anggota dewan.

“Memang benar ada aliran dana yang diberikan Lippo atau pengembang Meikarta ke DPRD, aliran dana tersebut untuk proses pembentukan dan pemulusan pansus RDTR,” ungkap Nyumarno di bilangan Kalimalang Tambun Selatan beberapa waktu lalu.

Nyumarno pun menjelaskan, ke empat unsur pimpinan DPRD diantaranya, Ketua DPRD, dan ke tiga wakilnya menerima semua uang dari Meikarta, yang membagikannya adalah Mustakim salah satu wakil dari unsur pimpinan.

“Yang jelas tambah dia, jika kasus ini berbuntut panjang dan mengarah ke DPRD, saya pun tidak mau sendirian, saya akan berikan keterangan dan kesaksian untuk membongkar siapa-siapa saja yang terlibat,” tutupnya. (Fal)