Soal Fenomena Taman Pataraksa, Begini Kata Komisi III DPRD

CIREBON – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, menyebut semua pihak bersalah atas kejadian ambruknya gapura tradisional di Taman Pataraksa termasuk pihaknya di DPRD. Hal ini disampaikan Yoga, sebagai tanggapan atas pernyataan Bupati Cirebon.

“Salah kabeh (semua), DLH salah, konsultan salah. Kita (DPRD) juga salah,” ujar Yoga saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/1). Menurut politisi Hanura itu, ambruknya Gapura Taman Pataraksa dapat dilihat dari dua sisi. Pertama soal pengawasannya dan kedua soal perencanaan dari tim teknis.

Kata dia, seluruh dinas yang mengerjakan pekerjaan sipil, biasanya minim orang teknis. Karena orang teknisnya itu kumpul di DPUTR. Seyogyanya seluruh pembangunan sipil diharuskan adanya rekomendasi dari DPUTR dulu. Kontruksi yang dihasilkan oleh dinas lain pastinya berbeda dengan kontruksi dari DPUTR.

Yoga mencontohkan, misalnya seperti di Disdik, DLH serta dinas yang menyelenggarakan pekerjaan fisik. Itu harusnya mendapatkan persetujuan dulu dari DPUTR, supaya jelas. Komposisinya.

“Orang meraciknya harus yang kompeten. Seperti DLH, itu kan kaitannya dengan lingkungan hidup. Walaupun mereka sebagai pengguna anggaran, tapi apakah ada orang teknisnya? Kan nggak ada,” tandasnya. Yang ada, lanjut dia, hanya dari konsultan. Harusnya, konsultan bisa tukar pikiran, berkonsultasi dengan orang dinas DPUTR.

Ia mengaku akan menyampaikan kepada bupati, ke depan harus ada persetujuan PU terlebih dulu seandainya ada hubungannya dengan proyek pekerjaan fisik yang membutuhkan anggaran besar. “Mereka harus tau juga. Dinas paling teknis ya DPUTR dong. Kalau misalkan DLH, Disdik maupun Disperindag, emang mereka punya orang teknis. Kan nggak. Makanya dari segi administrasi juga harus dibereskan. Jadi ini dibilang kelalaian, ya kelalaian bersama,” terangnya. (red/adv)