Tag Archives: suap

Diduga Terima Gratifikasi PT Langgeng Pertiwi Hingga Ratusan Juta…. Bekasi – Terkait kebocoran data keuangan PT. Langgeng Pertiwi memunculkan dugaan gratifikasi terhadap beberapa oknum penyelenggara Negara. Gratifikasi dilakukan perusahaan yang bergerak di bidang pengembang perumahan tersebut untuk memuluskan langkah dan kepentingan perusahaan. Hal itu terkuak dari data yang dimiliki salah satu LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (LSM Kompi), tentang audit ...

Famcira: Penegak Hukum Harus Fokus ke Gratifikasinya, Bukan Pemukulannya! CIREBON – Menyikapi kasus suap yang berbuntut penganiayaan terhadap salah satu perawat rumah sakit umum daerah (RSUD) Arjawinangun, Rakhmat Hidayat, Koordinator Forum Aktivis Cirebon Raya (Famcira) Ivan Maulana pun angkat bicara. Ia menginginkan penegak hukum bertindak dan jangan takut karena masyarakat ada dibelakangnya. “Kasus pemukulan itu sih tidak seberapa, tapi suap ...

208 Orang x 50 juta Konon Disetor ke Bupati CIREBON – Kasus pemukulan terhadap salah seorang perawat di RSUD Arjawinangun, kian melebar. Tak hanya viral di sosial media, kasus ini menyisakan pekerjaan rumah bagi semua stakeholder tentang dugaan besarnya “pasar pegawai” dan “toko jabatan” di Kabupaten Cirebon. Contoh saja di RSUD Arjawinangun. Pasca-melaporkan penganiayaan atas dirinya, Rahmat Hidayat pun bernyanyi ...

KARAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang bungkam terkait pelaporan yang dilakukan mantan anggota DPRD Karawang terhadap Wakil Bupati Karawang atas kasus dugaan suap dana aspirasi. Lembaga penegak hukum itu seolah menutup diri dan enggan mempublish laporan Jejen Apandi, mantan anggota DPRD Karawang periode 2004-2009, yang baru keluar tahanan atas kasus suap dana aspirasi legislatif 2009. Padahal, jejen melaporkan Wakil Bupati ...

CIREBON -Besok, rencananya warga akan kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon. Namun, Ada upaya pengendapan berita yang dilakukan pihak proyek PLTU Cirebon. Itu dilakukan agar aksi unjuk rasa warga yang akan digelar pada Sabtu (6/8/2016) besok, tak diekspose media. Sore tadi, Jumat (5/8/2016), humas PLTU Cirebon mengumpulkan para wartawan yang bertugas di Cirebon ...

INI fakta-fakta ada suap di vonis 3 tahun pedangdut Saipul Jamil atas kasus pencabulan ABG pria, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Rabu (15/6) kemarin. Aksi suap dilakukan kubu Saipul Jamil untuk “memangkas” vonis, agar mantan suami Dewi Persik itu tidak berlama-lama mendekam di LP. Divonis 3 Tahun Penjara dari Tuntutan 7 Tahun Saipul Jamil divonis dengan hukuman 3 tahun penjara. Putusan ...

TERNYATA, vonis 3 tahun penjara buat pedangdut Saipul Jamil dalam kasus pencabulan terhadap ABG pria mengandung unsur suap. Pihak Saipul Jamil melakukan upaya “damai” dengan memberikan pelicin kepada sejumlah oknum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk meringankan hukumannya.

CIREBON – Kasus dugaan suap dari M Nazarudin kepada Bupati Cirebon H. Sunjaya Purwadisastra tengah menjadi buah mulut di kalangan masyarakat Cirebon. Namun kabar miring tersebut ditepis langsung oleh bupati dengan mengadakan jumpa pers di ruang krjanya, Rabu (1/6) lalu. Kepada wartawan Sunjaya mengaku heran, kenapa dirinya diseret-seret dalam kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, ...

KARAWANG – Adanya dugaan aliran Dana dari Summarecon kepada Anggota DPRD Karawang, Kejasaan Negri Karawang mengaku siap mengusut tuntas dugaan kasus suap tersebut, asalkan masyarakat memberikan laporan disertai alat bukti yang cukup untuk bisa ditindaklanjuti. “Silakan saja kalau memang ada yang membuat laporan, tapi harus disertai alat bukti yang cukup sebagai petunjuk awal,” Kata Kepala Seksi Pidana Khusus Titin Herawati ...

MAHKAMAH Agung (MA) mencabut hak politik Bupati Karawang nonaktif, Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah di kasus korupsi. Adapun hukuman pidana, pasutri itu tetap harus menghuni penjara selama 7 tahun penjara untuk Ade dan 6 tahun untuk Nurlatifah. Diketahui, Nurlatifah juga anggota DPRD Karawang. “Masyarakat harus dilindungi dari keserakahan para pejabat negara yang seharusnya mengayomi dan melayani rakyat,” demikian alasan pencabutan ...