Home » Bandung » Hebat! Pemprov Jabar “Tepati Janji” WTP Keempat
Gubernur Jabar bersama Ketua DPRD Jabar menunjukan LHP BPK tahun 2014 usai Rapat Paripurna.

Hebat! Pemprov Jabar “Tepati Janji” WTP Keempat

BANDUNG – Tiga hari sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, Gubernur sempat diwawanarai langsung Jabar Publisher soal optimisme Pemprov dalam meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang keempat kalinya.

Gubernur Jabar bersama Ketua DPRD Jabar menunjukan LHP BPK tahun 2014 usai Rapat Paripurna.

Gubernur Jabar bersama Ketua DPRD Jabar menunjukan LHP BPK tahun 2014 usai Rapat Paripurna.

Dengan mimik berbinar dan optimis Ia pun berujar singkat soal. “Insya Allah. Kita lihat saja tanggal 8 Juni nanti saat paripurna,” ucapnya saat ditemui JP di ruang VIP Pusdai, Jumat (5/6). Luar biasa, saat pengumuman tiba, Senin (8/6) ‘janji’ itu pun ditepati Pemprov Jabar.

Dimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk ke-4 kalinya Provinsi Jawa Barat mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Selain itu, peningkatan prestasi pun kembali terjadi. Di Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 ini, 12 Kabupaten/Kota di Jabar turut meraih predikat opini WTP. Anggota Komisi V BPK RI Moermahadi yang melaporkan peraihan opini WTP mengungkapkan bahwa kesesuaian laporan keuangan Pemerintah Jabar telah sesuai standar akuntansi negara. Meski demikian, Moermahadi menegaskan bahwa Jabar masih harus tetap meningkatkan perhatian pada kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya.

Menanggapi kabar baik tersebut, Gubernur Jawa barat Ahmad Heryawan menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh jajaran OPD Jabar, yang telah berupaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, Aher juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan, mengingat sistem yang digunakan mulai tahun ini yaitu sistem akuntansi berbasis akrual.

“Tahun sekarang, yang akan diperiksa tahun depan itu sudah berbasis akuntansi akrual,” ungkap Aher ditemui usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat. “Ini lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya, karena yang dipotret ukan haya masalah keuangan, tetapi juga dampak dari penggunaan keuangan tersebut pada pembangunan Jawa Barat”, lanjutnya. (jay/hms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*