Miris, Guru Ajak Demo Siswanya

BEKASI – Ratusan massa dari PGRI, BMPS, dan KAMMI Kota Bekasi kembali berunjuk rasa di halaman DPRD Kota Bekasi, kembali menyerukan pernyataan sikap menolak politisasi pendidikan di Kota Bekasi, pendidikan berkualitas jangan diintervensi kepentingan apapun, dan menolak interpelasi titipan.

Humas BMPS Kota Bekasi, Saroni mengatakan, sudah ketiga kali menuntut DPRD Kota Bekasi untuk stop politisasi pendidikan.

“Kalau memperjuangkan orang miskin harus benar-benar diperjuangkan, masih banyak ribuan siswa yang belum sekolah yang masih asik bermain dan lupa belajar. Dan hingga saat ini, sudah seminggu proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik,” paparnya, Kamis (6/8).

Dari pantauan Jabar Publisher, sangat disayangkan yang seharusnya siswa berada di sekolah untuk belajar, malah diikutsertakan untuk berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Bekasi oleh para gurunya. Kalau seperti itu, masa depan siswa yang seharusnya mendapat ilmu pengetahuan malah dikotori dengan politik yang belum tentu mereka mengerti.

“Kita membawa anak-anak sebagai simbol untuk mengajak teman-temannya yang belum sekolah agar bisa dilihat oleh Dewan, khususnya Komisi D yang sampai saat ini tidak menggubris tuntutan kita,” serunya.

Saroni menambahkan, massa yang hadir di sini berjumlah 500 orang. “Ini hak mereka menggunakan interpelasi atau tidak. Kalau dewan cerdas, sudah akomodatik untuk lingkungan. Sudah barang tentu sebagai bentuk dari akomodasi dia (dewan),” katanya.
Masih kata dia, kebijakkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem online merupakan program yang sangat baik untuk menjamin keamanan dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Kota Bekasi. Sebab, dengan adanya sistem online, kesempatan praktik komersialisasi pendidikan atau jual beli bangku sekolah hingga siswa titipan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dapat dicegah.

Mahasiswa dan guru, lanjut Saroni, sebagai kaum intelektual tidak akan membiarkan sistem pendidikan menjadi mangsa bagi buasnya permainan politik tak bertanggungjawab. “Pendidikan bukan lahan untuk memuaskan mereka yang penuh dengan kepentingan pribadi,” tegasnya.

“Kita tinggal menunggu, bagaimana teman-teman mengetahui sistem baru. Kami tinggal tunggu laporan dan investigasi dari teman-teman. Hingga saat ini, pendaftaran di sekolah negeri sudah tutup. selama ada masyarakat yang merasa dirugikan dan mau mengadu, kami akan bantu mereka,” tutupnya.

Selama unjuk rasa berlangsung, tidak ada satu pun anggota dewan dari Komisi D, baik dari Ketua Komisi D ataupun Ketua DPRD Kota Bekasi untuk menemui massa dengan alasan dewan tengah menggelar Bamus.

Setelah 2 jam, akhirnya massa membubarkan diri dan berjanji akan membawa massa lebih banyak lagi dan mengatur strategi selanjutnya. (fjr)