Menkeu : Desa di Bekasi Jangan Sampai Ada Pemekaran

CIKARANG PUSAT – Cepatnya perkembangan desa di Indonesia yang saat ini mencapai 74.744 Desa di seluruh Indonesia bukanlah dampak yang baik. Hal itu dinyatakan oleh Menteri Keuangan RI, Bambang P.S Brodjonegoro.

Menurut Bambang, lantaran adanya Anggaran Dana Desa (ADD) dari pihak kementerian. Kurang dalam setahun, desa yang ada di Indonesia bertambah sekitar 700-an desa yang kini sudah mencapai 74.744 desa. Oleh itu, Bambang, sebagai menteri yang menaungi keuangan di Indonesia berharap kepada Bupati, dan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bekasi untuk bisa mencegah adanya pemekaran desa-desa. Pasalnya, kata dia, ada sebuah indikasi, atau dugaan tentang pemekaran desa yang terjadi. Lantaran adanya bantuan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah.

“Dalam waktu hampir setahun, ada 700-an desa baru, dan itu se- Indonesia,” ujar Bambang.

Dia berharap kepada Bupati, dan Kades untuk membuat kesepakatan untuk tidak ada lagi pemekaran di wilayah Kabupaten Bekasi. Karena, tambah dia, wilayah Kabupaten yang ada di Indonesia, saat ini Bekasi-lah yang tidak ada pemekaran desa. Saat ini sendiri, desa yang ada di Kabupaten Bekasi yakni 180 desa.

“Saya berharap ibu Bupati, dan bapak serta ibu kepala desa disini (Kabupaten Bekasi) komit (untuk tidak melakukan pemekaran), tidak seperti daerah lain,” harapnya.

Menurut dia, dengan anggaran yang gelontorkan lumayan besar. Yakni masing-masing desa paling sedikit mendapatkan Rp 254 juta, dan di tahun 2071 mendatang, mendapatkan sekitar Rp 1 miliar. Membuat masyarakat yang ada di desa berduyun-duyun untuk melakukan pemekaran.

“Karena banyak desa yang dimekarkan untuk dapatkan ADD. Terlebih di tahun 2017 itu ADD bisa capai Rp 1 miliar,” tandasnya.

Bukan hanya masalah pemekaran. Kata dia, bila ADD digunakan dengan baik, dan aparatur desa tidak terjerat hukum lantaran menyimpang penggunaan ADD. Tak ayal, Kabupaten Bekasi bisa menjadi wilayah yang baik dalam menggunakan ADD.

“Jadikan desa di Kabupaten Bekasi, untuk ADD-nya di kelola yang baik. Tidak ada mark-up, atau manipulasi, dan wilayah Kabupaten Bekasi bisa jadi sebagai desa percontohan di Indonesia,” tutupnya.‬ (iar)