Kota Industri, Tapi Pengelolaan CSR Tidak Optimal

CIKARANG PUSAT – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi mengakui pengelolaan dana Coporate Social Responsibilty (CSR) dari perusahaan-perusahaan belum optimal. Sehingga dibutuhkan peraturan daerah (Perda) untuk mengelola hal tersebut.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dedi Supriyadi mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama DPRD saat ini sedang terus menggodok dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) CSR, untuk mengoptimalkan penyaluran CSR bagi pembangunan daerah. “Raperda itu (CSR) masih dibahas, dan masuk kedalam prolegda (program legislasi daerah). Harapannya ya bisa cepat diterapkan saja,” ucapnya.

Dijelaskannya, saat ini proses pembahasannya belum dijalan dan belum memasuki tahap akhir. Dia juga mengakui, Raperda CSR ini belum sepenuhnya disosialisasikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. “Tapi ya nanti kalau sudah ditetapkan dan disahkan baru kita sosialiasikan. Sementara itu kan sudah ada forum CSR. Sebagian perusahaan sudah banyak yang memahami tentang Perda CSR ini sebenarnya,” katanya.

Sementara itu, Anggota Pansus Raperda CSR, M Abdurrahman mengatakan, saat ini masih tahap penggodokan Raperda itu dibenarkan Panitia Khusus (Pansus) Perda CSR. “Pembahasannya masih awalan. Belum menuju akhir. Kita sudah mendapat berbagai masukan-masukan dari berbagai pihak yang menjadi narasumber dalam penyusunannya. Seperti kemarin masukan dari Forum CSR, yang diketuai kepala Bappeda, Pak Slamet Supriadi,” ujarnya.

Namun kata dia, dalam pembahasan itu harus ada penekanan-penekanan lagi agar pihak perusahaan tambah semangat memberikan CSR-nya untuk membantu pemerataan pembangunan. “Karena Forum CSR ini sudah eksis dan berjalan dengan baik. Tapi perlu ada penekanan lagi yang diatur dalam raperda ini. Agar lebih eksis lagi,” tandasnya. (iar)