HUT Garut ke-203, Bupati Butuh Public Relation

GARUT – Hari Jadi Garut yang diperingati pada setiap tanggal 16 Februari pada tahun 2016 kali ini memasuki usia ke 203. Atau bersamaan dengan memasuki tahun ketiga kepemimpinan Rudy-Helmi.  Hal ini merupakan momen strategis bagi masyarakat Garut untuk menyaksikan kinerja kepemimpinan Rudy-Helmi dalam mengimplementasikan visinya terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Demikian dikatakan oleh Ma’mun Gunawan Ketua PGRI Kecamatan Banyuresmi Garut pada Jabar Publisher, Rabu (10/02) di Gedung Guru Kecamatan Banyuresmi.

Menurut Ma’mun, Isue yang berkembang hari ini adalah merebaknya ketidaksabaran disebagian komponen masyarakat garut dalam menilai realisasi janji politik Bupati-Wabup terpilih. Disatu sisi, kami memaklumi bahwa perjalanan waktu yang baru melewati 2 tahun belum cukup untuk Rudy-Helmi merealisasikan seluruh komitmen nya kepada masyarakat Garut. Disisi lain, suatu hal yang wajar jika masyarakat merasa greget, tidak sabar menunggu perubahan dan perbaikan yang dijanjikan. Sebab ketika pemilukada 2013 digelar, pembangunan garut dalam kondisi stagnan sehingga kehadiran Rudy-Helmi ketika itu memberikan angin segar dan harapan perubahan.

“Memasuki tahun ketiga ini, sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda komitmen politik Rudy-Helmi. Bagaimana 8 point kontrak politik ketika pilkada 2013 dijadikan sebagai platform dasar perencanaan pembangunan garut,” ujar Ma’mun.

Menurut Ma’mun yang juga sekretaris Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kabupaten Garut  menyebutkan, Disinilah perlunya jalinan komunikasi yang baik antara pemimpin dengan rakyat. Bagaimana pesan pemimpin tersampaikan kepada publik sehingga publik memahami apa yang sedang, telah dan akan dilakukan. Harus ada ruang terbuka antara rakyat dengan pemimpin untuk menampung kritik agar Bupati-Wabup juga memahamu apa yang dikehendaki rakyatnya.

Mempertemukan kepentingan publik dengan kepentingan penyelenggara pemerintahan memang tidak mudah. Karena cara pandang yang berbeda bisa menjadi pemicu kesalapahaman yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan. Sehingga benturan antara pemimpin dengan rakyatnya dapat diminimalisir. Dalam catatan kami, sejak Rudy-Helmi memimpin Garut, setidaknya ada sekitar 12 gugatan PTUN yang bergulir di PTUN Bandung berkaitan dengan Kepegawaian, Perijinan dan . Jika kran komunikasi terbuka, tentunya gugatan terhadap Bupati Garut dapat dihindari dan diminimalisir.

Dalam hemat Ma’mun, memasuki tahun ketiga kepemimpinan Rudy-Helmi nampaknya dibutuhkan manajemen human releation yang handal dan mampu merespon kegelisahan publik. (**)