Home » Nasional » Lanjut Kasus Masinton Tunggu Izin Jokowi

Lanjut Kasus Masinton Tunggu Izin Jokowi

JAKARTA – Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPR, Masinton Pasaribu tetrhadap asistennya, Dita Aditia Ismawati, masih terus berlanjut. Sejumlah saksi sudah diperiksa, tinggal menunggu izin Presiden keluar untuk memeriksa Masinton, si terlapor dalam kasus tersebut. Sebelumnya, ramai tersiar kabar adanya surat pencabutan laporan yang dilakukan ibunda Dita.

Dita korban penganiayaan

Dita korban penganiayaan

Informasi yang diperoleh, Bareskrim Mabes Polri sudah memeriksa beberapa saksi terkait laporan pemukulan yang dialami Dita Aditia Ismawati. Bareskrim segera memanggil anggota Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu sebagai pihak terlapor. Namun langkah itu terhenti oleh aturan, dimana pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin presiden terlebih dahulu.

“Pemeriksaan kemarin sudah periksa saksinya. Kan kalau periksa DPR ada prosedurnya, itu sedang dikerjakan,” ujar Kabareskrim Komjen Anang Iskandar di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (9/2/2016).

Berdasarkan ketentuan UU MD3, Bareskrim harus meminta izin kepada presiden bila akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR. Anang menyebut, pihaknya akan segera menjalankan prosedur yang diatur dalam UU tersebut untuk memanggil Masinton.

Anang juga tidak mempermasalahkan adanya laporan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) dalam kasus yang sama. Dia menegaskan pihaknya menangani perkara pidana, sedangkan yang ditangani MKD adalah perkara kode etik.

“Kalau kasus etika kan tidak usah menunggu Bareskrim. Kan itu bukan kita yang  tangani, etika itu lain dengan pidana. Makanya pidana ditangani oleh Bareskrim,” jelas Anang.

Menyinggung soal ramainya kabar soal surat pencabutan laporan yang dilakukan ibunda Dita, pihak Mabes Polri mengaku belum mengetahuinya. “Hingga saat ini saya belum mendapatkan info terkait penghentian itu. Penyidik jadwalkan pemeriksaan ke mereka yang diperkirakan ada keterkaitan atau ada hubungan (terkait penghentian kasus),” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas), Brigjen Agus Rianto, di Mabes Polri, Selasa (9/2/2016).

Agus mengatakan, setiap laporan yang diterima oleh Polri kemudian dicabut perkaranya mempunyai aturan yang berlaku. “Mekanisme penganan perkara di Indonesia itu sudah ada, melakukan langkah-langkah proses perkara setiap kita terima,” katanya. (dtc/bay)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*