Home » Cirebon » 18 Tahun Tak Tersentuh Bantuan Pemerintah, Warga GPP Cirebon Datangi Istana

18 Tahun Tak Tersentuh Bantuan Pemerintah, Warga GPP Cirebon Datangi Istana

CIREBON – Selama 18 tahun, warga Gerbang Permai Pamengkang (GPP), Kabupaten Cirebon, belum pernah merasakan pembangunan dari pemerintah. Pasalnya aset Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) belum diserahkan kepada pemerintah melalui pengembang atau developer tersebut. Karena itulah Kamis lalu (25/02/2016.red) rombongan pengurus RW.09 dan RW 10 Gerbang Permai Pamengkang memberanikan diri ke Jakarta untuk menyampaikan surat kepada bapak Presiden RI Joko Widodo, DPR-RI serta DPD RI.

Yang mana isi surat yang dilayangkan ke Pemerintah pusat tersebut adalah kedua RW ini mengusulkan pengambilan alih secara paksa atau penyerahan fasum dan fasos ke Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon secara paksa. Dikarenakan developer PT. Prakarsa Muda Swastama ini sudah menelantarkan warga yang menghuni sejak tahun 1998-2016 (18th.red). Selama 18 tahun tersebut hanya kesan kumuh yang di rasakan oleh warga GPP.

“Ya salah satu cara yang kita lakukan hanya ini, ke Pemerintah Pusat. Alhasil dari pihak DPD RI akan merapatkan dengan Kementerian Dalam Negeri, “kata Ketua RW 09 Tahpirin.

Dikatakan Tahpirin, kurun waktu selama 18 tahun ini di perumahan ini belum sama sekali tersentuh pembangunan berupa fisik dan setiap tahun pun RW 09 dan 10 ini di Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Desa (Musrenbangdes) tidak bisa mengusulkan pembangunan infrastruktur dengan alasan menyalahi aturan dikarenakan belum adanya penyerahan oleh pengembang kepada Pemkab Cirebon. “Tetapi 18 tahun ini ya kemandirian warga saja yang cukup tinggi untuk membangun Masjid , Gedung TPA , dan Gedung Posyandu, “ungkapnya.

Bukan hanya Perumahan GPP saja, Perumahan – perumahan lain seperti Perumahan Cahaya Permai Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon milik PT. Tulus Asih dan Cahaya Gumilar Bimantara pun sama. Sudah 5 tahun ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Alhasil Pembangunan dari pemerintah tidak bisa masuk untuk mengerjakannya. Seperti pengaspalan dan lainnya.

Terpisah, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra mengatakan, pihaknya selaku Bupati Cirebon menghimbau kepada kontraktor atau developer jika ingin menginvestasikan di tanah Kabupaten Cirebon jangan sampai membuat sengsara masyarakat Kabupaten Cirebon. “Kami menghimbau kepada developer kalau sudah selesai membangun agar segera menyerahkan aset itu ke Pemerintah Kabupaten Cirebon. Agar kedepan pemda ini bisa melakukan perbaikan-perbaikan seperti jalan rusak atau lainnya, “kata Sunjaya.

Ditambahkannya, hal ini memang sering diabaikan oleh kontraktor. Yang lebih parah lagi, lanjut Sunjaya, kontraktor ini asal main meninggalkan proyek dengan begitu saja dan tidak melengkapi Fasum Fasos yang sesuai dengan siteplane. “Kalau seperti ini Pemerintah Daerah sangat dirugikan karena developer ini tidak memenuhi sesuai apa yang saat awal yang dilakukan saat proses perizinan. Apalagi masyarakat sekitar perumahan tersebut jelas-jelas merasa dirugikan sekali, “pungkasnya. (gfr)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.