Penanganan Sampah Asal-asalan, Anggota DPR-RI Marah ke Bupati Cirebon

CIREBON – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoonesia (DPR RI) Yoseph Umar Hadi sangat marah kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait konsep penanganan sampah yang dinilai asal-asalan hingga menjadi persoalan baru. Hal itu disampaiakannya saat meninjau TPAS Ciledug Kabupaten Cirebon, dan bersama staf dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemenpupera RI), Selasa (8/11/2016).

Yoseph yang melihat langsung kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon lokasinya persis dipinggir sungai Cisanggarung tanpa dibangun tembok penahan sampah sehingga ketika hujan besar dan terbawa banjir sampah langsung terseret ke sungai dan mencemari sungai, hal itu membuat pihaknya meminta BBWSCC segera turun ke lokasi dan melakukan protes terhadap pemerintah Kabupaten Cirebon, “TPAS ini konsepnya seperti apa tidak jelas, mencari tempat asal-asalan, tidak dipersiapkan sebelumnya, Pertama harus ijin BBWS kemudian minimalnya ditembok sepanjang sungainya, kalau sudah seperti ini menjadi tanggungjawab siapa, BBWS harus protes keras terhadap pemkab Cirebon. “keluhnya.

Dijelaskannya, mencari lokasi TPAS memang tidak mudah, akan tetapi kalau konsepnya jelas dari mulai bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana juga pengawasannya, menurutnya kalau kemampuan pemkab terbatas, maka pemerintah pusat siap untuk membantu kalau ada koordinasi, penyampaian perencanaan dan sebagainya, tetapi diakuinya hingga saat ini belum ada koordinasi dari pemkab Cirebon. “Sampai saat ini belum ada koordinasi dari Pemkab Cirebon, Komisi V juga menyangkut Penanganan Lingkungan Pemukiman (PLP) jadi masalah sampah bidangnya, soal sampah di Kabupaten Cirebon memang sangat menyedihkan, Pemkab Cirebon perlu ada pembinaan dari pemerintah pusat,” tegas Yoseph.

Ditambahkannya, secara umum kondisi sampah di Cirebon saat ini sudah darurat, dan ini menjadi isu Nasional, bukan saja isu regional karena Kabupaten Cirebon adalah acuan propinsi Jawa Barat sehingga perlu pemikiran lebih lanjut, jangan sampai dianggap sepele, saat ini kondisi sampah di Kabupaten Cirebon sudah 4.000 kubik per hari yang mengancam menjadi sumber penyakit dan persoalan lingkungan, yang jelas menurutnya persoalan lingkungan manusia diberi kemampuan untuk mengelola teknologi sampah, dari rumah tangga sampai akhir bagaimana, kedepan bagaimana, apa buang begitu saja.

“Konsep penanganan sampah bupati itu kemana, pendidikan kehidupan masyarakat bagaimana peduli terhadap lingkungan juga bagaimana, seharusnya pejabat mensosialisasikan, kalau soal sampah dibuang begitu saja lihat saja Gunung santri overload, Susukan overload, kalau tidak ada konsep yang jelas Kota udang akan menjadi Kota sampah, pemerintah pusat yang jelas siap untuk membantu terutama untuk transportasi dan pengelolalan sampah soal tempat menjadi tanggungjawab daerah,” pungkasnya. (crd)