PDIP Sudah Siapkan “Senjata” Jelang Pilkada Kabupaten Cirebon 2018

CIREBON – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Cirebon di awal 2017 akan mulai menyiapkan senjata khusus untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018.

“PDIP sudah menyusun program untuk 2017, kami kan punya badan baru yakni badan saksi pemilu nasional (BSPN). Nanti tugasnya akan merekrut membina dan memberikan pendidikan pada saksi. Awal tahun kita akan siapkan saksi-saksi dulu,” kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Mustofa.

Dikatakan Mustofa, saksi yang akan direkrut nantinya bukan hanya bertugas duduk, menulis dan memperhatikan jalannya pemilihan semata. Namun juga bisa melakukan konsolidasi dan kaderisasi. Sebab saksi ini akan difungsikan pada tiap pemilihan baik daerah, legislatif maupun presiden hal ini sesuai dengan kebijakan partai. “Jadi saksi ini akan bertugas pada momen-momen pemilihan, artinya bukan saja pada pilkada 2018 mendatang saja,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Mustofa, program diawal tahun 2017 selanjutnya yakni pada bulan Maret akan dilakukan penjaringan bakal calon. Untuk penjaringan ini, kata dia, sifatnya terbuka artinya tidak hanya dari kader partai. Yang terpenting memenuhi kriteria dan mengkuti aturan partai serta hukum positif yang berlaku. “Masyarakat dari luar PDIP yang mau mengikuti silahkan kami welcome. Kami akan pilih yang terbaik,” ungkapnya.

Lebih jauh disampaikan pria yang akrab disapa Jimus, diharapkan pada Agustus tahun 2017 semua tahapan jelang pilkada selesai semua. “Diharapkan bulan Agustus perangkat yang akan mendukung proses pelaksanaan pilkada kita sudah siap,” lanjut Jimus.

Disinggung mengenai koalisi atau tidak, Jimus menegaskan jika melihat aturan PDIP sudah bisa mengusung satu paket pasangan. Meski demikian pihaknya tetap akan membuka komunikasi dengan partai lain. “Saya selaku ketua partai membuka diri apabila partai lain ingin membangun komunikasi untuk koalisi pilkada nanti,” tuturnya.

Menurutnya partai ini kondisinya dinamis, kedinamisan inilah yang membuat ada kebijakan membuat ruang komunikasi dengan partai lain. Sebab pilkada memerlukan masukan dan pemikiran dari pemimpin partai mengenai konsep kedepan. Sehingga bisa menempatkan calon bupati dan wakilnya yang sesuai keinginan masyarakat dan bisa membangun lebih baik lagi.

“Incumbent kan dari PDIP tapi nanti disurvey dulu bagaimana dalam memimpin daerah selama lima tahun, dan apakah ia kader yang militan apa tidak nanti dilihat. Kalau bagus ya dilanjutkan kalau tidak ya cari yang lebih baik lagi kan. Karena bupati ini kan membawa kendaraan partai dan apabila kebijakannya tidak populis maka partai yang kena imbas,” tukasnya. (gfr)