Panwaslu Kabupaten Bekasi Gelar Rakor Penyusunan Peta TPS Rawan Pilkada

BEKASI – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bekasi menggelar rapat koordinasi teknis penyusunan peta tempat pemilihan suara (TPS) rawan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017, Sabtu (14/01).‬ “Adapun bentuk TPS rawan diantaranya akurasi data pemilih, penyebaran logistik, pemberian uang atau materi lainnya (money politik), adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan kepatuhan prosedur pemungutan suara,” kata Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto di hotel Sahid Lippo Cikarang.‬

“Yang menjadi titik rawan adalah jumlah pemilih terkait surat suara, karena basis data adalah pemilih berdasarkan e-KTP,” lanjutnya. Menurutnya, dari 3.958 TPS yang tersebar di 23 Kecamatan, di Muara Gembong menjadi titik rawan penyebaran logistik dikarenakan tempat tersebut terpisah oleh lautan.‬ “Dalam penanganan kerawanan ini yang paling mendapat sorotan adalah permainan politik uang, karena ini biasa dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon kepala daerah,” ujarnya. ‬

Maka dari itu, pemetaan tersebut merupakan antisipasi beberapa kriteria tersebut di atas. Dan juga menambahkan penyebaran informasi dari anggota yang bertugas di lapangan.‬ “Dalam koordinasinya, Panwaslu Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan juga bekerjasama dengan aparat hukum lainnya agar semakin kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. ‬

Kegiatan ini pula mengantisipasi terhindar dari segala kecurangan yang dilakukan baik relawan maupun tim pemenangan.‬ Selain itu, adanya masyarakat yang belum memiliki e-KTP, jika memilih akan menggunakan suket sebagai syarat memilih, dan blanko tersebut juga rawan akan pemalsuan.‬ Oleh karenanya, setiap pengawas pemungutan suara harus memiliki data base pemilih baik yang ber e-KTP, maupun yang hanya menggunakan Suket berdasarkan basis data Disdukcapil. (fjr)