Format Debat “Mata Najwa” Anies-Ahok, Saling Sindir Jawab

JAKARTA – Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjawab sindiran pesaingnya, Anies Baswedan terkait integrasi Transjakarta dengan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dalam acara debat langsung ekslusif Mata Najwa Babak Final Pilkada Jakarta, Senin (27/3/2017) malam.

Najwa Shihab selaku moderator menanyakan integrasi antara PT Transjakarta dengan KWK kepada Anies, terkait konsep integrasi yang akan dijalankannya.

“Apakah yang dilakukan Transjakarta sudah sesuai dengan konsep Anda soal integrasi transportasi?” ujar Najwa kepada Anies.

Anies menjelaskan, bahwa jika terpilih nanti, sistem transportasi di Jakarta akan tersambung antarmoda transportasi mulai dari angkot, bus kecil, sedang, hingga bus rapid transit (BRT), light rail transit (LRT), hingga mass rapid transit (MRT).

Ia melanjutkan, Integrasi antarmoda itu akan dijalankan dalam satu sistem pembiayaan tunggal atau tiket terusan. Anies pun menyindir Ahok yang pernah menyebut angkot tidak bisa diintegrasikan dalam sebuah sistem transportasi.

“Ketika saya mengatakan ini, beliau pak Basuki menyebutkan Pak Anies tidak baca undang-undang, angkot itu tidak ada, kemudian melaksanakannya. Kami sih senang ide kami diadopsi dilaksanakan, meskipun unik juga penandatanganannya dilakukan di kantor DPP Golkar, antara Transjakarta dengan KWK, itu disamping substansinya,” terang Anies.

Integrasi itu, lanjut Anies, akan menguntungkan warga Jakarta. Anies menyebutkan, saat ini, 1.347 kendaraan ukuran bus Transjakarta diberikan subsidi hampir Rp 3 triliun. Sementara, angkot sebagai angkutan umum kecil tidak diperhatikan.

“Justru kami sebaliknya akan bantu bersama angkot, mini bus, bersama bus besar, sehingga semua merasakan manfaatnya,” katanya.

Menjawab pernyataan Anies, Ahok menjelaskan bahwa Undang-undang Lalu Lintas dan Jalan dikeluarkan pada 2009 silam. Kemudian, dia melanjutkan, pada 2013 PT Transjakarta berubah menjadi perseroan untuk menerapkan sistem integrasi transportasi di Jakarta.

“Kalau subisidi ke angkot bisa melanggar Undang-undang, karena angkot ini tidak bisa menjalankan standar pelayanan minimum (SPM),” kata Ahok.

Menurut Ahok, PT Transjakarta saat ini menjadi induk dari seluruh model transportasi seperti angkot, dan Metromini. Bahkan, menurutnya, supir yang telah bekerja di Transjakarta sudah diberikan upah minimum provinsi (UMP).

Anies pun mengkritik balik bahwa konsep integrasi Ahok baru berjalan saat Pilkada. Menurutnya, cara kepemimpinan itu disebut tidak efektif dan cenderung berbahaya.

“Beliau sudah lima tahun berada di Jakarta, tapi baru enam bulan memikirkan integrasi dengan angkutan umum. Ini yang saya katakan soal kepemimpinan efektif, betapa bahayanya jika kepemimpinan seperti ini,” imbuh Anies.

Ahok pun membalas pernyataan Anies bahwa soal integrasi bukan hanya konsep milik mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

“Bicara integrasi, ini bukan ilmu Pak Anies, tapi sudah dikatakan dalam Undang-undang 2009, artinya angkot juga ada di dalamnya,” tegas Ahok.

Terkait pencabutan izin reklamasi yang telah ditetapkan PTUN, Basuki menyampaikan bahwa pihaknya akan menaati putusan hukum dan akan melakukan banding atas putusan tersebut.

“Dalam Hukum juga bisa mengajukan banding,” kata Ahok.

Menurut Ahok, reklamasi tetap akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat nelayan. Pertimbangan lainnya adalah reklamasi bisa menyerap 15 persen tenaga kerja.

Menanggapi pernyataan Ahok, Anies mengatakan dalam masalah pencabutan izin reklamasi pihaknya tak akan melakukan banding. “Saya tak akan naik banding,” kata Anies.

Anies kembali menekankan bahwa reklamasi harus berpihak kepada masyarakat kecil. Pernyataan Anies kembali ditanggapi Ahok. Menurut Ahok tugasnya sebagai gubernur adalah mengadministrasi keadilan sosial.

Dalam proyek reklamasi itu, duit para pengembang akan diperuntukkan untuk masyarakat kecil.

Sementara terkait isu SARA, Anies yang mendapat pertanyaan itu mengatakan, bahwa warga punya hak memilih dan dipilih dalam politik. Menurutnya berhembusnya isu SARA itu bukan pihaknya yang melakukan.

“Bukan tim kita yang melakukan,” kata Anies.

Menurut Anies, justru Ahok yang kerap melemparkan provokasi dan membuat pernyataan-pernyataan yang tak perlu. Anies mencontohkan soal pernyataan Ahok dalam memilih password wifi dengan kata “kafir”. Hal itu, kata Anies, tak pantas dilakukan oleh pejabat publik.

Ahok pun lagi-lagi membantah pernyataan Anies. “Saya selalu dituduh,” ujar Ahok.

Ahok menyampaikan tuduhan-tuduhan itu disampaikan oleh lawan politik karena mereka tidak memiliki program yang jelas. Akibatnya kubu lawan melemparkan isu-isu berbau SARA.

Anies membantah lagi pernyataan Ahok. Anies kembali menekankan bahwa pernyataan-pernyataan kontroversial Ahok tak perlu disampaikan seorang pejabat publik.

“Ga perlu pernyataan-pernyataan itu muncul,” kata Anies.

Bagi Anies, masyarakat punya sisi psikologis dan sosiologis tersendiri yang harus dipahami oleh pemimpin. Oleh karena itu, yang terpenting, kata Anies, adalah membuat kehidupan warga menjadi tenang.

Mengenai isu transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR), Ahok yang giliran menjawab pernyataan, mengatakan bahwa dana CSR selama ini bisa dipertanggungjawabkan.

Alasannya, kata Ahok semua pekerjaan dan dana CSR dari swasta diukur oleh Jasa Penilai. Dia juga bersikukuh bahwa dana CSR itu tepat untuk membangun proyek-proyek di Jakarta.

“Model ini lebih murah dan lebih cepat,” kata Ahok.

Menanggapi dana CSR ini, Anies memilih jawaban diplomatis. Menurutnya keberpihakan akan memunculkan solusi. Bicara tentang CSR dan tata kelola pemerintahan berarti bicara tentang prosedur.

“Kenapa ada prosedur supaya tidak ada penyalahgunaan,” kata Anies.

Ahok menanggapi balik pernyataan Anies. Menurutnya apa yang disampikan Anies sama saja. “Kalimatnya yang dibolak-balik,” kata Ahok.

Sementara itu, menjawab pernyataan netizen mengenai dana kampanye Sandiaga yang mencapai Rp 62 miliar, Anies mengatakan bahwa memang Sandiaga seorang pengusaha muda yang memilih untuk ikut bekerja bagi Jakarta.

Tanpa menyebut total angka dari sumbangan masyarakat, Anies mengatakan bahwa sumbangan masyarakat lebih besar dari Rp 62 miliar.

“Sumbangan rakyat berupa spanduk dan lain-lain lebih dari Rp 62 miliar,”

Berbeda dengan Anies, Ahok mengklaim bahwa dana kampanyenya berasal dari sumbangan rakyat dalam angka yang kencil-kecil. Menurut Ahok, pola seperti ini daripada dana kampanye yang cenderung berasal dari satu pihak.

“Supaya tidak berhutang budi kepada salah satu pihak,” kata Ahok.

Anies kembali berkelit dari “serangan” Ahok. Menurutnya, membuka asal dana kampanye mereka merupakan bentuk kejujuran. Yang lebih penting, kata Anies, dana itu bisa dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan bahwa warga juga melakukan iuran secara suka rela di kampung masing-masing. “Kami desentralistis,” kata Anies.

Menurut Anies dana kampanye mereka berasal dari gerakan rakyat dan tak sentralistis sebagaimana terjadi di Rumah Lembang sebagaimana dilakukan Ahok.

“Namun yang pasti itu yang menghasilkan 40 suara (di putaran pertama pilkada) kemarin,” kata Anies. (dbs)