PDIP Buka “Lowongan” Bacabup Cirebon untuk Masyarakat Luas

CIREBON – Pilkada serentak pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia akan dilakukan, lebih tepatnya pada bulan Juni 2018 mendatang.

Untuk itu, semua partai politik berlomba-lomba untuk mencari kadernya yang akan dipasangkan pada pilkada serentak mendatang. Salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se-Nusantra membuka pendaftaran serentak di buka pada tanggal 20 Mei hingga 6 Juni 2017.

“Pembukaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Cirebon pada 20 Mei mulai pukul 08.00 Wib sampai pukul 16.00 sore pendaftaran akan ditutup tanggal 6 juni 2017 di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Edi Mustofa saat pers rilis dihadapan wartawan di kantor DPC PDI Perjuangan, Kamis (18/5/2017)

Dikatakan, pendaftaran untuk bakal calon bupati dan wakil bupati Cirebon ini terbuka untuk umum, dan semua bakal calon mendapatkan porsi yang sama yaitu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan rekomendasi. “Meskipun pada waktu itu ada pernyataan ketua DPD PDI Perjuangan sah-sah saja menginstruksikan kepada petahana untuk maju kembali. Namun kita kembalikan lagi kepada DPP yang menentukan rekomendasi. Dan porsi semua bakal calon tidak ada yang diistimewakan semua sama,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bapilu PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon H Sobur menambahkan pada pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ini pihaknya tidak menutup hanya beberapa saja namun hak semua warga Kabupaten Cirebon. “Kami menjaring seluruh warga Cirebon yang ingin menjadi bupati dan wakil bupati kita buka seluas-luasnya,” katanya.

Disinggung apakah bagi pendaftar bakal calon bupati dan wakil bupati apakah akan secara otomatis menjadi kader PDI Perjuangan, Sobur mengatakan pihaknya mempunyai persyaratan yang sudah ditentukan salah satunya yang menyatakan calon yang akan maju harus membuat kartu tanda anggota (KTA). “Pendaftar mempunyai peluang yang sama. Syarat harus mempunyai KTA dan kalau dari kalangan PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala daerah,” ungkapnya.

Masih dikatakan Sobur, memang dalam partainya ini untuk mendapatkan KTA tidaklah mudah. “Kita tidak bisa mengeluarkan KTA sekonyong-konyong tetapi harus ada rujukan dari bawah terlebih dahulu tidak langsung DPC,” sambungnya.

Dijelaskan lebih lanjut, semua masyarakat, incumbent bahkan kader serta PNS semua ditatawarkan, pihaknya tidak akan mempersulit tetapi ada syarat-syarat tertentu untuk kader partai serta PNS. “Incumbent prioritas iya ada penilaian-penilaian tersendiri namun kita tidak bisa membuka ke publik penilaiannya. Kita akan melakukan survei kemasyarakat terkait kinerja petahana, peluang besar tapi yang lain juga sama besar,” tukasnya. (gfr)