CIREBON – Sejumlah perwakilan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan mendatangi sekretariat DPC PDI Perjuangan guna membeberkan terkait penolakan untuk merekomendasikan petahana kembali dikarenakan kinerja petahana yang notabene berangkat dari partai yang sama ini telah gagal.
Ketua PAC Plered, Kapa Sukanta mengatakan, kader-kader dibawah menilai kepimpinan Sunjaya Purwadisastra telah gagal. Banyak program yang dulu dijanjikan tidak berjalan. “Banyak program yang sama sekali tidak jalan seperti pencanangan kartu Cirebon sehat. Kemudian juga dia (petahana,red) tidak pernah hadir dalam kegiatan kepartaian. Juga tidak peduli dengan kader satu partainya yang ada di bawah,” katanya, Rabu (27/9/2017).
Sewaktu itu petahana berjanji kepada PAC dan akan mengumpulkan PAC-PAC se-Kabupaten Cirebon setiap tiga bulan sekali. Namun hal itu hanya sebuah janji manis saja. “Di depan PAC petahana ini janji mau mengumpulkan tiap tiga bulan sekali tapi kenyataannya tidak. Dari situ kami menilai dia tidak ada niatan membesarkan partai,” ungkapnya.
Oleh karena itu untuk kebaikan partai, DPP PDI Perjuangan harus berani tidak mengeluarkan rekom untuk petahana. “Ya yang penting jangan petahana, rusak kalau petahana, dan saya pastikan jika petahana yang direkom, PAC tidak akan ada yang bekerja untuk memenangkannya,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDI Perjuangan, Predi Fibrina mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan perwakilan PAC dari tiap daerah pilihan (dapil) untuk mengklarifikasi penolakan rekom petahana. Karena petahana dianggap tidak ikut membesarkan partai. “Yang hadir itu dari PAC Suranenggala, Ciledug, Plered, Pasaleman, Losari, Sedong dan Tengahtani serta Kedawung,” katanya.
Disampaikan, pada intinya semua PAC yang hadir menyatakan keberatan jika petahana nanti yang direkom. Setelah ini, DPC nanti akan menindaklanjutinya dengan menggelar rapat pimpinan cabang. “Kita ingin aspirasi itu disampaikan secara organisatoris. Artinya tidak spontan dan sporadis, kami akan menindaklanjuti aspirasi dari bawah ini. Terlepas diterima atau tidak itu kewenangan DPP,” tukasnya. (gfr)