Wabup Cirebon Pecahkan Solusi Soal PLTU II

CIREBON – Puluhan massa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) kembali mempertanyakan terkait persoalan pembangunan PLTU II yang dianggap telah menyalahi aturan.

Dihadapan Wakil bupati Cirebon dan Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Cirebon dan dinas terkait LSM GMBI yang kesekian kalinya melakuakan audiensi baik dengan legislatif maupun eksekutif.

Dalam kesempatannya menghadiri audiensi dengan LSM GMBI dan DPRD, wakil bupati Cirebon, Selly A Gantina menyampaikan apresiasnya kepada pihak LSM GMBI juga DPRD yang telah peduli terhadap kondisi lingkungan dan kebijakan daerah. Kaitan persoalan PLTU II yang dianggap menyalahi aturan, seharusnya segera mendapatkan respon dari pemerintah daerah.

“Kami sudah mempelajari rekomendasi dari DPRD terkait persoalan itu. Tapi kami tidak mau gegabah, karena nanti yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Cirebon. Maka penyelesaiannya adalah dengan cara musyawarah mufakat,” jelasnya, Selasa (5/12/2017).

Dikatakan Selly, dirinya tidak ingin pertemuan seperti ini tanpa ada solusi, karena setahunya GMBI telah melalukan hal semacam ini sudah kesekian kalinya, oleh karenanya itu hari ini juga Pemerintah daerah menawarkan solusi terkait pembangunan PLTU II. Akan tetapi pertemuan itu dilalukan secara tertutup sehingga bisa fokus dan bisa segera terselesaikan.

“Saya kira solusinya pertemukan antara LSM GMBI dan DPRD serta dinas terkait dan PLTU dengar pendapat. Dan kita Pemda siap mengajak GMBI mendatangi BKPRN, Kememterian ATR dan juga Perekonomian. Supaya semua prosesnya tau tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Ditambahkan Selly, pihaknya meyakini LSM GMBI tidak memiliki maksud untuk menghambat pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. Ia kira LSM GMBI ini ingin memberikan masukan. Pihaknya berharap kepada semua pihak harus sepakat untuk segera menyelesaikannya. “Kita tujukan ke Kementerian ATR itu karena disanalah ada Perda RTRW daerah kita yang belum selesai hingga sekarang yang mengakibatkan pembangunan baik yang akan maupun belum jadi tumpang tindih,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH menambahkan, selama ini DPRD dan juga komponen masyarakat menilai Pemda tidak maksimal dalam mengakomodir atau menerima aspirasi. Namun hadirnya Wakil Bupati dalam auidensi antara GMBI dan DPRD menunjukan keseriusan pemda untuk menyelesaikannya.

“Ibu wabup telah memberikan solusi untuk penyelesaian salah satunya memfasilitasi agar bisa bertemu pihak PLTU. Pihak LSM juga sudah menerima, mudah-mudahan kesepakatan ini bisa membuahkan hasil,” katanya. (gfr)