Home » Cirebon » Kab Cirebon » Sekda Didemosi, Begini Kata Pengamat

Sekda Didemosi, Begini Kata Pengamat

CIREBON – Kabar demosi atau penurunan jabatan yang dirasakan Sekretaris Daerah (Sekda, red) Kabupaten Cirebon Yayat Ruhyat membuat pengamat pemerintahan angkat bicara.

“Patut dipertanyakan, kok pejabat tinggi pratama diturunkan jabatannya ini ada apa? jangan-jangan ini adalah sebagai bentuk kegelisahan seorang kepala daerah yang merasa ketakutan akan pengkondisian ASN untuk Pemilihan esok,” kata pengamat pemerintahan, Afif Rifai kepada Jabar Publisher, Senin (1/1/2018).

Dikatakan Afif, larangan mutasi pegawai jelang pilkada beserta sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada ayat 2 diatur bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. “Petahana juga tidak boleh menjalankan program dan kegiatan untuk kepentingan pemilihan 6 bulan sebelum pemungutan suara,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Afif, kabar demosi terhadap Sekda itu adalah didasari atas perilaku Sekda yang konon Sekda Yayat Ruhyat itu baru sebatas mencalonkan sebagai bupati atau wakil bupati Cirebon. “Sudah ini sudah ditebak dari awal. Seharusnya bukan karena alasan itu, kan jelas dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 254 itu menjelaskan bahwa pejabat aparatur sipil negara wajib mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai calon Presiden atau wakil Presiden, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota oleh KPU,” jelasnya.

Diakuinya, ini jelas ada unsur politik yang sangat kental. Regulasinya sudah jelas bahkan Undang-undang yang dijabarkan diawal yang menyatakan kepala daerah dilarang melalukan mutasi rotasi terhadap diri ASN. “Kayaknya bupati ini tidak membaca terlebih dahulu point-pointnya, asal main cepat dan praktis saja, buktinya setingkat gubernur saja dilewati. Kan mekanisme runtutannya jelas yaitu dari bupati ke gubernur lalu gubernur baru menyampaikan hal ini kepada Kemendagri,” ungkapnya.

“Dan saya kira mutasi keseluruhan PNS dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon jelang pilkada ini sangat-sangatlah mencolok sekali bahkan tanda kutip, kayaknya ada kepentingan pengkondisian-pengkondisian nantinya terhadap ASN untuk bisa merauk suara dari kalangan ASN tersebut,” tandasnya. (gfr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.