Home » Cirebon » Kab Cirebon » Pengamat UNPAD Anggap Demosi Sekda Terlalu Politis Banget

Pengamat UNPAD Anggap Demosi Sekda Terlalu Politis Banget

CIREBON – Melihat polemik yang saat ini terjadi di Kabupaten Cirebon, baik surat rekomendasi mutasi yang janggal, penurunan jabatan Sekretaris Daerah hingga rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat ditabrak.

Perlu diketahui polemik yang terjadi ini ialah terdiri dari kejanggalan rekomendasi mutasi, kejanggalan itu dikarenakan pengajuan Bupati Cirebon tertanggal 13 Desember, lantas balasan rekomendasi Kemendagri tanggal 15 dibulan yang sama, boleh dikategorikan secepat kilat dan rekomendasi BKD Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 dibulan yang sama. Serta penurunan jabatan Sekda dengan alasan karena Sekda hendak maju sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati Cirebon dalam konstalasi pilkada.

Serta ditabraknya juga rekomendasi dari BKD Provinsi Jawa Barat yang intinya mengeluarkan rekomendasi mutasi dengan jumlah 171 sedangkan praktek dilapangan bupati memutasi sebanyak 176 pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Hal ini membuat pengamat organisasi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Akuat Supriyanto, pihaknya menilai kaitan hal yang krusial saat ini yang sedang terjadi di Kabupaten Cirebon ialah organisasi pemerintah yang tidak bertanggung jawab atas pemerintahan itu kepada publik dan masyarakat. Mengapa, karena seharusnya steakcholder atau seorang kepala daerah itu lebih luwes dibandingkan dengan pengusaha. Tapi yang terjadi di Kabupaten Cirebon ini nampaknya bupati tidak memperhatikan dalam segi aspek tersebut.

“Yang ada kalau saya tangkap ini tidak ada aspek organisasi pemerintahan yang diterapkan, yang ada hanya ada aspek politis yaitu memotong karir orang sedini mungkin, karena yang dianggap bupati ini Sekda adalah kompetitor dia untuk pilkada nanti,” kata Akuat kepada jabarpublisher.com lewat sambungan telepon selulernya, Jum’at (5/1/2018).

Dikatakan pria yang kini sedang menyelesaikan semester akhirnya di fakultas ternama di Portugal, seharusnya bupati Cirebon ini memberikan kesempatan kepada yang akan di demosikan ini untuk melakukan pembelaan terlebih dahulu. “Kayaknya tidak memandang aspek legal yang dimiliki oleh stafnya, barangkali yang bersangkutan ini ingin membela diri, karena dia ini punya hak, atau dilihat terlebih dahulu dari evaluasi kinerja yang bersangkutan, seharusnya ditanya terlebih dahulu, saya kira ini aspek politis banget,” terangnya.

Diakhir, harusnya bupati bisa memisahkan penilaian objektif terhadap Sekda kepada kepentingan politiknya. “Saya kira sah-sah saja, sekda ingin mendapatkan hak-hak untuk mendapatkan kendaraan politiknya. Seharusnya bupati itu melihat secara gamblang kalau kinerja Sekda ini bagus harus tahan bilaperlu hati-hati, tidak seenaknya langsung mencopot,” tandasnya. (gfr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.