Panwas Lakukan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang Serta Politisasi SARA

CIREBON – Tantangan proses demokrasi yang semakin lama semakin dinamis, tentunya tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin tantangan itu mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada serentak yang berintegritas.

Agar Pilkada serentak tahun 2018 berintegritas dan berjalan dengan kondusif, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cirebon menggelar aksi tolak politik uang dan politisasi SARA, di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Rabu (14/2/2018).

Ketua Panwaslu Kabupaten Cirebon, Nunu Sobari SH MH dalam kesempatannya menyampaikan, tantangan proses demokrasi di wilayah Kabupaten Cirebon semakin lama semakin dinamis, tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan pilkada yang berintegritas.

“Terimakasih atas kesediaan dan kesiapannya untuk menolak dan melawan praktik politik uang dan politisasi SARA dalam penyelenggaran pilkada tahun 2018,” kata Nunu dihadapan peserta Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk pilkada 2018 yang berintegras.

Dikatakan Nunu, komitmen bersama ini menjadi kunci bagi semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye pilkada. “Politik uang menjadi musuh kita bersama, karena praktek ini akan menciptakan pontensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah politisasi sara berpotensi mengganggu persaudaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Nunu.

Diakhir, politik uang merupakan kerawanan yang terjadi pada Pilkada sebelumnya, juga pemilu legislatif dan Pilpres. “Oleh karena itu menghadapi tantangan tersebut panwaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa,” pungkasnya.

Dalam deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk pilkada 2018 yang beribtegras dihadiri calon bupati dan wakil bupati Cirebon, pimpinan partai politik, Unsur Muspida, OKP,  Panwascam dan tokoh masyarakat. (gfr)