Home » Bekasi » UMSK Belum Rampung, Pagar DPRD Kab.Bekasi Ditutup Bendera FSPMI

UMSK Belum Rampung, Pagar DPRD Kab.Bekasi Ditutup Bendera FSPMI

BEKASI – Aksi nekat di lakukan oleh Amirr Mahfouz (Sekretaris KC FSPMI) dan Suparman (Staff konsulat cabang FSPMI) dengan menutup pagar gedung DPRD Kabupaten Bekasi dengan bendera organisasi FSPMI.

Aksi yang terbilang unik ini dilakukan sebagai bentuk protes karena tidak kunjung selesainya masalah penetapan UMSK Bekasi. Aksi itu ditandai dengan membentangkan Bendera FSPMI menutupi pagar DPRD yang bertuliskan simbol logo lembaga DPRD.

Saat di hubungi di ruang kerjanya, anggota DPRD Nyumarno hanya berkomentar ringan soal aksi sahabat lamanya tersebut, itu aksi yang patriotik dari rekan-rekan buruh, aksi tersebut tidak apa-apa itu, wajar dilakukan. “Saya apresiasi itu, wajar Pemimpin buruh seperti Pak Amir melakukan hal itu, membuat suatu aksi yang patriotik. Lebih bagusnya lagi jika dilakukan adalah menutup pagar bupati Bekasi, dengan seluruh bendera organisasi serikat buruh, nggak hanya FSPMI saja. Yang tujuannya mengetuk nurani bupati Bekasi agar segera memerintahkan pembahasan UMSK 2018 segera diselesaikan, dan bupati segera mengirimkan rekomendasi UMSK ke Dewan Pengupahan Propinsi Jabar serta Gubernur Jabar,” ujarnya, Selasa (27/02/2018).

Perlu diketahui, aksi ini bebarengan dengan aksi unjuk rasa puluhan ribu buruh dari aliansi Persatuan Buruh Bekasi (PBB) yang mendesak pemerintah dan Apindo agar segera menyepakati konsep yang di berikan oleh pihak Serikat pekerja dan Serikat buruh di Kabupaten Bekasi. Meski belum mendapatkan hasil yang memuaskan buruh berjanji akan melakukan aksi yang jauh lebih besar lagi jika tuntutan tersebut tidak di penuhi.

Dalam perjalanan pulang massa sempat akan masuk ke jalur Tol namun pihak kepolisian dengan sigap menghalau aksi massa dan di arahkan kembali ke omah buruh.

Saat peserta aksi membubarkan diri dari kompleks perkantoran Pemkab Bekasi, tampak Sekretaris KC FSPMI Amir Mahfoudz, didamping Vice Presiden FSPMI Obon Tabroni, beserta jajaran pengurus FSPMI seperti Suparno, Sutarno, Jumadi, Henud, Yosep, dan puluhan perwakilan lainnya, tetap tinggal dilokasi.

Pengamatan awak media, mereka bergegas ke Gedung DPRD, untuk melakukan lobby ke DPRD kaitan UMSK yang belum juga ditetapkan. Beberapa Anggota DPRD seperti Nurdin Muhidin, Nyumarno, Dede Iswadi, dan Jamil dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi menerima dan berdiskusi dengan perwakilan-perwakilan.

Saat ditanya awak media, apa pandangannya kaitan aksi-aksi buruh dan pertemuan itu, Nyumarno mengatakan, harusnya pemerintah dan Apindo menyepakati kenaikan UMSK tahun 2018 sekurang-kurangnya 15% dari UMSK tahun 2017, dan Efektif berlaku dari Januari 2018.

“Insya Allah kawan-kawan buruh akan dengan legowo menerima keputusan tersebut. Ini bukan hanya sekedar angka, tapi ini tadi disampaikan langsung oleh perwakilan rekan-rekan pekerja dengan disertai dengan kajian, pertambahan puluhan pabrik multi nasional di Kabupaten Bekasi, perbandingan UMSK tahun kemarin, dan juga gambaran kenaikan UMSK Kab/Kota sekitar pada tahun lalu,” ungkapnya. (iar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.