Sebelum Kena Audit BPK, DPRD Sudah Peringati RSUD Waled

CIREBON – Terkait dengan molornya pembangunan gedung IGD RSUD Waled dan kini sudah menjadi temuan BPK RI, membuat Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon geram.

KENA AUDIT BPK – Gedung IGD RSUD Waled yang baru, hingga kini belum digunakan karena tengah diaudit BPK.

Sebelum kasus ini mencuat, pihaknya sudah memberikan peringatan dan himbauan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan RAB jangan sampai nanti ada temuan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Suherman mengatakan, pihaknya pada saat kunjungan kerja ke Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut sudah memeberikan peringatan dan himbauan agar pekerjaan sesuai dengan RAB. Tapi kenyataannya sekarang menjadi temuan BPK RI.

“Dari dulu juga sudah tidak sesuai RAB, besi yang digunakan seharusnya 8 inchi ini yang digunakan 6 inchi. Pada saat itu kami sudah menegur PPK dan Direkturnya langsung. Dan kini diulang kembali,” kata Suherman, Kamis (12/04/2018).

Parahnya lagi, lanjut politisi yang juga Ketua Fraksi PDIP itu mengungkapkan pada saat rapat LKPJ, penyampaian LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan Wadir dr Toyib menyatakan tidak ada yang menyimpang dan tidak ada masalah di RSUD Waled, tapi lanjut Anger sapaan akrab Suherman ini, faktanya ada temuan serius dari BPK.

“Ini ga beres, apa yang dikatakan dr Toyib tidak konsisten, bilang sih tidak ada yang menyimpang tapi kenyataannya kena audit BPK, ini seolah-olah menutupi dan ini tidak benar,” ungkapnya.

Saat disinggung terkait dengan audit BPK RI, pihaknya berpesan kepada rekanan untuk menyelesaikan sisanya. “Kan masih ada waktu pemeliharaan, selesaikan sisanya, kalau kurang volumenya, ya disesuaikan dengan RAB,” tukas Anger. (gfr)

Berita sebelumnya klik : Proyek Gedung IGD RSUD Waled Rp 4,7 Miliar Molor & Jadi Temuan BPK