Home » Uncategorized » Bacaleg Nasdem Diduga Keruk Keuntungan dari Progam PTSL Hingga Ratusan Juta

Bacaleg Nasdem Diduga Keruk Keuntungan dari Progam PTSL Hingga Ratusan Juta

Bekasi – Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya diduga dimanfaatkan oleh oknum Ketua Panitia PTSL H Carsim untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan cara memungut Rp1,5 juta ke setiap warganya.

Pungutan yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, hal itu diketahui jadi bancakan sejumlah oknum, bahkan hal itu diketahui dapat persetujuan dari Kepala Desa Agus Sopian. 
Carsim yang juga sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini, diketahui dari Partai Nasdem, dirinya pun tidak segan-segan menipu warga Desa Segara Makmur, dengan alasan untuk pemberkasan.
 
Hal itu pula diakui dirinya ketika dihubungi via WhatsApp beberapa waktu lalu terkait pungutan PTSL, namun dikatakan Carsim. Bahwa pungutan itu dilakukan bukan hanya di wilayah Desa Segara Makmur saja, akan tetapi desa lain pun memberlakukan hal yang sama, bahkan dirinya mengatakan Kepala Desa Segara Makmur Agus Sopian sudah mendapatkan jatah dari pungutan tersebut.
 
“Ya memang kami melakukan pungutan itu bang, tapi ini kan semua ada persetujuan dari Kades, bukan saya sendiri. Ya kalau mau main buka-bukaan hayo saya punya datanya semua,” ujar Carsim.
 
Carsim pun menjelaskan, semenjak adanya program ini Kepala Desa Agus Sopian sudah mengambil keuntungan uang sebesar Rp200 juta. Pertama Rp50 juta ke dua Rp150 juta.
 
“Semua ada datanya kok bang, kalo lurah gak ngaku mau main buka-bukaan hayo bang, jelas semua arsipnya ada di Komputer saya,”ungkapnya.
 
Namun ketika dikonfirmasi, Carsim ingin mencoba menyuap wartawan agar tidak ramai di pemberitaan, dengan memintanya untuk ketemuan di suatu lokasi.
 
“Ya bang mending kita ketemu di darat aja sambil ngopi, gimana baiknya,” pesan singkat WhatsApp Carsim kepada setiap awak media.
 
Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Indonesia Anti Rasuah (LIAR) Roy Hadi. Akan melaporkan hal ini ke BPN pusat, dengan tembusan ke BPN Kabupaten, Bupati, Kapolres serta Kejaksaan Negeri. Atas dasar dugaan pungli PTSL di Desa Segara Makmur.
Karena hal ini jelas, sesuai SK Tiga Menteri biaya yang harus ditanggung oleh pemohon hanya di bebankan sebesar Rp.150.000 saja.
“Kenapa pungutan ini sampai jutaan rupiah, ini sudah jelas pelanggaran, jelas ada sanksi yang diberikan oleh oknum-oknum seperti ini,” tutur Roy Hadi kepada jabarpublisher.com
Roy Hadi pun menambahkan, dirinya sudah menyiapkan semua berkas-berkas bukti atas dugaan pungutan tersebut.
“Karena jika hal ini dibiarkan akan semakin banyak masyarakat yang dirugikan oleh oknum panitia PTSL Desa Segara Makmur, biar penegak hukum yang akan menindak,” pungkasnya. (Fal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.