Home » Cirebon » Ratusan Honorer K2 Kab.Cirebon Ontrog Kantor BKPSDM, Bupati dan DPRD

Ratusan Honorer K2 Kab.Cirebon Ontrog Kantor BKPSDM, Bupati dan DPRD

CIREBON – Ratusan honorer kategori 2 (K2) luruk kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Bupati Cirebon dan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (19/9/2018).

Tuntutan ratusan honorer K2 yang tergabung dari beberapa instansi tersebut adalah menagih janji Bupati Cirebon yang pernah berucap bahwa Kabupaten Cirebon tidak akan membuka atau CPNS umum. “Kita tuntut dan berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon menolak adanya formasi umum dari pusat,” kata Koordinator K2, Wardi kepada wartawan.

Dikatakan Wardi, Bupati Cirebon seharusnya bisa menjawab solusi yang terbaik untuk honorer yang sudah lama mengabdi kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. “Saya harap bupati Cirebon secepatnya meminta kepada Presiden untuk segera menyelesaikan honorer K2 menjadi CPNS, mengingat kebutuhan PNS dilingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon yang kekurangan banyak,” ujar Wardi.

Lebih lanjut disampaikan Wardi, sembari menunggu regulasi dari pusat terkait tentang penyelesaian honorer K2 secara nasional menjadi CPNS, harap Wandi, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon mempertimbangkan dari segi kesejahteraan yang layak atau upah yang layak minimal kabupaten kepada honorer K2. “Perhatikan upah kami pak Bupati, kami sebulan hanya nerima Rp 300ribu, kami sudah mengabdi puluhan tahun, tolong perjuangkan nasib kami pak Bupati,” harap Wardi.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPDSM) Supadi Priyatna mendukung adanya tuntutan para honorer K2 ini terkait pembatalan formasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. “Kita tetap perjuangkan mereka agar bisa diangkat CPNS,” kata Supadi.

Dikatakan Supadi, pihaknya akan berkirim surat kembali kepada Kemenpan RB terkait dengan ajuan para honorer K2 ini agar diprioritaskan diangkat menjadi CPNS. “Kami dengan honorer K2 ini sudah bersama-sama memperjuangkannya entah dengan cara konsultasi maupun bersurat,” jelas Supadi.

Saat disinggung terkait tunjangan maupun upah yang diterima honorer K2 ini, Supadi menjelaskan, mereka (honorer K2) pernah mengajukan dan pihaknya akan konsultasikan dengan badan keuangan dan aset daerah (BKAD). “Yang mengajukan dari instansinya. Dan merekapun ingin persetujuan dari DPRD terkait dengan Banggarnya. Jadi kami tetap akan perjuangkan mereka,” imbuhnya.

Diakhir, meski ada pembatasan usia, aku Supadi, ada formasi khusus untuk honorer K2 namun kuotanya tidak seberapa hanya 27 formasi yang terbagi 24 untuk tenaga pendidikan dan 3 untuk tenaga kesehatan. “Mereka agar diprioritaskan minimalnya usianya dinaikkan khusus untuk para honorer K2 ini,” pungkasnya. (gfr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.