CIREBON – Menyikapi aksi protes dan tuntutan yang dilakukan sejumlah honorer kategori dua (K2) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, DPRD Kabupaten Cirebon sangat sepakat tunjungan honorer K2 ini perhatikan dari APBD Kabupaten Cirebon.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada perwakilan honorer K2 saat mendatangi kantornya, tidak ditemui secara langsung. Namun kata dia, surat pernyataan yang disampaikan koordinator honorer K2 telah diterimanya.
“Sebanyak apa pun keberadaan K2 ini harus diperhatikan. Saya sepakat kalau soal K2 ini diselesaikan, sepakat tunjuangan K2 ini diperhatikan dari APBD Kabupaten Cirebon,” kata Mustofa saat ditemui di kediamannya usai menggelar kegiatan santunan anak yatim, Kamis (20/9/2018).
Namun lanjut dia, pihaknya harus melihat dulu pertimbangan dasar hukumnya bersama-sama TAPD Kabupaten Cirebon. Hanya saja, pihaknya mewarning agar jangan sampai para tenaga honorer yang baru-baru dan jumlahnya cukup banyak ikut dimasukan. Artinya, harus ada persyaratan tertentu misalnya dilihat dari masa pengabdian kerja mereka.
“Karena selama ini saya banyak mendengar (banyak tenaga honorer baru, Red) dan hal itu dibenarkan oleh pemerintah daerah, karena dinas membutuhkan. Jangan sampai mereka yang baru, saya juga enggak tahu statusnya apa itu, nantinya ikut-ikutan dimasukan,” ungkap Mustofa.
Sebab kata dia, jika tenaga honorer baru di dinas-dinas yang jumlahnya ribuan ikut dimasukan, sudah dipastikan akan membengkak anggaran untuk tunjangan mereka. Tetapi, ia kembali menegaskan untuk menyelesaikan permasalahan honorer K2 menjadi hal wajib. (gfr)