Make BPJS, Pihak Rumah Sakit Selalu Bilang ‘Maaf Kamar Penuh’

CIREBON – Banyak serapan aspirasi masyarakat atau reses yang masuk ke Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH saat reses yang ia lakukan di Gedung olahraga Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis (29/11/2018).

Aspirasi tersebut, salah satunya ialah terkait dengan pelayanan rumah sakit yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin pengguna BPJS Kesehatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, seperti contohnya pihak rumah sakit selalu menolaknya dengan alasan kamar penuh.

“Informasi yang saya peroleh, kenyataannya kamar masih ada yang kosong, tetapi pihak rumah sakit itu bilangnya tidak ada kamar kosong. Jadi indikasinya ada jual beli kamar. Ujung-ujungnya komersil. Nah ini yang tidak benar, kemaren di Kabupaten Cirebon ada jual beli jabatan, ternyata kamar pasien juga dijualbelikan,” terang Mustofa.

Melihat kondisi seperti itu, kata Mustofa, rumah sakit – rumah sakit di Kabupaten Cirebon ini sudah tidak mengedepankan sisi sosial, namun lebih mengutamakan keuntungan semata. “Saya minta agar ada pengawasan dan tindakanlah dari dinas terkait. Apalagi, belum lama ini ramai jenazah bayi harus ditukar dengan BPKB, karena tidak punya biaya,” kata Mustofa.

Selain itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon pun diminta agar membentuk layanan satu atap khususnya di rumah sakit umum daerah (RSUD). Tujuannya, lanjut pria yang akrab disapa Jimust ini, agar masyarakat yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dapat langsung diproses di RS tersebut, dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

“Kedepan mininalnya di rumah sakit milik pemerintah ini harus ada pelayanan satu atap dari petugas gabungan baik Dinkes dan Dinsos. Jadi masyarakat miskin bisa langsung mendapatkan pelayanan, tanpa harus ke kantor dinsos dan dinkes di Sumber,” tandas Jimust. (gfr)