Pendamping PKH Minta Fasilitas Kesekretariatan dan Dana Sharing Dinaikkan, Begini Respon Dewan dan Pemda

CIREBON – Puluhan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, meminta pemerintah Kabupaten Cirebon menyediakan fasilitas kesekretariatan dan menaikkan dana sharing.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon membenarkan bahwa kedatangan puluhan pendamping PKH ke DPRD Kabupaten Cirebon kaitan dengan meminta fasilitas gedung untuk kesekretariatan dan dana sharing untuk pelaksanaan melakukan tugas-tugasnya.

“Intinya seperti itu. Tetapi Alhamdulillah sudah ditanggapi oleh anggota dewan dan Insya Allah akan ditindaklanjuti dan dapat juga dukungan dari tim anggaran,” kata Kadinsos usai menghadiri audiensi tersebut, Selasa (26/2/2019).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Bejo Kasiyono mengatakan pendamping PKH ini memiliki tugas pokok yang berat dan di dalam amanat undang-undang setidak-tidaknya ada dana sharing dari anggaran pemerintah daerah yaitu 5 persen.

“Dan kita baru diangka 390juta. Teman-teman meminta untuk dinaikkan,” kata Bejo Kasiyono.

Lebih lanjut dikatakan Bejo, yang kedua masalah fasilitas kesekretariatan, karena menurut dia, selama ini para pendamping PKH ini menempati sekretariatan yang tidak memadai. “Nah kita dorong gedung-gedung milik pemerintah yang tidak terpakai dan bisa digunakan. Alhamdulillah sudah dianggarkan dan nota suratnya sudah sampai ke meja Pj Bupati Cirebon dan sudah ada jawaban dan langsung berdiskusi dengan BKAD,” kata Bejo.

Masih dikatakan Bejo, soal kemampuan menaikkan dana sharing, pihaknya akan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kan kita berbicara prioritas jangan sampai tidak terbiayai soal isu strategis itu. Kita harapkan dari tahun ke tahun meningkat dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran keuangan itu sendiri. Paling tidak 1-1,5 miliar,” tandasnya. (gfr)