Home » Cirebon » Sejak OTT Bupati Sunjaya, Pejabat Dinas Perizinan “Hilang Ditelan Bumi”

Sejak OTT Bupati Sunjaya, Pejabat Dinas Perizinan “Hilang Ditelan Bumi”

CIREBON – Enam bulan pasca OTT Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra oleh KPK dan saat ini ditetapkan sebagai terdakwa, berimbas kepada kinerja beberapa OPD. Salah satunya, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau biasa disebut Dinas Perizinan Kab Cirebon. Sampai saat ini, masyarakat banyak mengeluh terkait kinerja beberapa pejabat pada dinas tersebut. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, Sekdis DPMPTSP, Dede Sudiono dan Kadis Muhadi, jarang ada ditempat. Akses telepon seluler mereka pun, mati total.

“Ini yang membuat tanda tanya kami. Koordinasi jadi terhambat. Padahal sebagai masyarakat, media maupun LSM pasti butuh info dari pejabat yang berkompeten, tapi kok malah seperti hilang ditelan bumi,” kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (9/4/2019).

Masih sumber JP, meskipun Sekdis dan Kadis DPMPTSP pernah beberapa kali diperiksa KPK terkait dengan kasus korupsi Sunjaya, namun tidak seharusnya mereka menutup diri. Menurutnya banyak yang ingin melakukan koordinasi terkait pekerjaan dengan Dede dan Muhadi, namun susah untuk ditemui.

“Harusnya tidak tertutup seperti ini. Masa kita mencari Sekdis, apalagi Kadisnya selalu tidak ada ditempat. Trauma bukan alasan karena sebagai ASN harus tetap menjalankan tugas dan fungsi pelayanan,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua Forum Aktifis Muda Cirebon (FAM Cira), Ivan Maulana. Menurutnya, semakin sulitnya ditemui Sekdis ataupun Kadis, semakin menimbulkan tanda tanya besar terkait banyaknya dugaan berbagai persoalan di DPMPTSP. Harusnya, pasca kasus Sunjaya, DPMPTSP semakin membuka diri kepada masyarakat karena untuk mengetahui perkembangan yang ada.

“Kalau semakin menutup diri ya salah. Elemen masyarakat justru semakin ingin tahu, pasca kasus sunjaya apakah ada peningkatan perizinan atau sebaliknya. Nah, kalau begini, kami mau nanya pada siapa, karena tidak mungkin staff yang akan memberikan keterangan,” ungkap Ivan.

Ivan yang juga vokalis Band The Scooters berharap, sistim yang sudah lama diterapkan DPMPTSP kembali diterapkan, yaitu semakin terbuka menerima semua kalangan. Dengan semakin tertutupnya kinerja pejabat berwenang, justru akan membuat tanda tanya besar, ada apa sebetulnya dengan kinerja DPMPTSP selama ini. Pasalnya, justru pada dinas inilah banyak persoalan yang harus diketahui publik, terkait biaya perizinan.

“Setelah kasus Sunjaya, sebetulnya banyak hal dari kalangan aktivis yang ingin berkomunikasi. Kita ingin mengetahui, seberapa jauh kinerja DPMPTSP Kabupaten Cirebon saat ini. Tapi karena tertutupnya akses informasi, kami sangat kesulitan mengetahui kinerja dinas ini,” tukas Ivan.

Hasil pantauan Jabar Publisher beberapa hari ini terlihat, aula DPMPTSP cenderung sepi dari orang-orang yang akan mengurus perizinan. Tiap bagian, hanya terlihat satu atau dua orang saja. Sementara bagian lainnya terkadang jarang ada yang mengurus izin. Beberapa kali Sekdis dan Kadis BPMPTSP dihubungi lewat telepon selulernya, tapi tidak pernah aktif. (man)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.