Ngakunya Ke Mendagri, Kadis Dan Sekdis Perizinan Kab Cirebon Bikin DPRD Angkat Bicara

CIREBON – Sulitnya mengakses pejabat di Dinas Perijinan Kabupaten Cirebon, Rabu (10/4/2019) semakin jelas. Saat JP mendatangi Dinas perizinan, berbagai alasan dilontarkan sejunlah staf dan kasi (Kepala Seksi). Salah seorang staf mengatakan, Kadis Perizinan Muhadi dan Sekdis Perizinan Dede Sudiyono sedang ke Kemendagri. Namun salah satu Kasi yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa yang bersangkutan ada di kantor.

“Tadi ada dikantor mas. Tapi saya tidak tahu sekarang, mungkin sedang rapat di luar,” ungkapnya.

Sedangkan saat JP menanyakan ke beberapa staf lainnya, sebagian besar mengaku tidak tahu keberadaan mereka berdua. Namun yang janggal, mobil Kadis maupun Sekdis perizinan terparkir di basemant bawah gedung dinas. Lebih parahnya lagi, tiba-tiba mobil Kadis keluar dari parkiran dan ditengarai didalamnya ada sang Kadis, Muhadi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Supirman alias Tong Eng menyesalkan kinerja yang diperlihatkan Dinas Perizinan. Menurutnya, pasca Bupati Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka korupsi, kinerja dinas perizinan harusnya lebih terbuka lagi kepada publik. Ini untuk menghilangkan anggapan bahwa yang banyak persoalan justru berada pada dinas perizinan.

“Tidak bisa begitu dong kinerjanya. Harusnya lebih welcome kepada semua kalangan. Orang kan tidak tahu mau koordinasi apa. Terlebih kalangan media dan LSM, mereka pasti butuh data dan informasi,” jelas Tong Eng.

Hal senada dikatakan Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA), Warcono. Menurutnya, Kepala Dinas Perizinan, Muhadi tidak bisa sembunyi-sembunyi dan sulit ditemui. Apalagi ujarnya, sudah berbohong berangkat ke Kemendagri padahal ada di kantor. Justru dengan sikap seperti itu, semakin membuka dugaan, selama ini banyak masalah di Dinas Perizinan.

“Kepala dinas harus bertanggung jawab. Kalau selalu menghindar, nanti kita laporkan langsung ke Ombudsman. Ini kan aneh karena sikapnya berubah setelah mereka diperiksa KPK dalam kasus Sunjaya,” tukas Warcono.

Warcono mengancam, kalau kinerja Dinas Perizinan kinerjanya masih seperti sekarang, ALDERA akan melakukan aksi unjuk rasa dan melaporkan banyaknya dugaan penyimpangan di tubuh dinas yang mengurusi segala macam perizinan itu ke KPK. (man)